Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko/Net
Aksi boikot yang dilakukan sejumlah negara atas penyelenggaraan Olimpiade Beijing 2022 yang dimotori Amerika Serikat, memicu komentar pedas dari Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko.
Dalam pernyataannya, Chernyshenko mengatakan negara-negara yang melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing harus dilucuti bendera dan lagu kebangsaan mereka.
Pernyataan Chernyshenko datang hanya sehari setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengungkap bahwa sejumlah pejabat AS telah mengajukan aplikasi visa China untuk datang ke perhelatan empat tahunan itu.
Menanggapi kabar tersebut Chernyshenko mengatakan bahwa boikot tidak pernah berguna.
“Boikot tidak pernah membawa manfaat, semua orang akan mengingat ini dengan kepahitan,†kata Cherynshenko kepada wartawan, seperti dikutip dari RT, Selasa (28/12).
“Sayang sekali Departemen Luar Negeri AS memainkan kartu ini lagi. Begitu Olimpiade tiba, mereka mengeluarkan template ini lagi,†ujarnya.
“Saya pikir akan adil untuk menghapus bendera dan lagu kebangsaan [negara-negara] yang memboikot (Olimpiade),†sarannya.
Pejabat Rusia telah lama mengkritik boikot bahkan sebelum diumumkan, dengan Presiden Vladimir Putin berencana untuk menghadiri Upacara Pembukaan atas undangan pemimpin China Xi Jinping.
“Olahraga - seperti seni - harus menyatukan orang, tidak memisahkan mereka, memisahkan negara dan pemerintah,. Dan ketika olahraga kehilangan bagian fundamentalnya, ini akan merusak seluruh komunitas,†kata Putin baru-baru ini pada konferensi media tahunannya.
“Ada banyak cara untuk mendukung hubungan dan kemitraan antar negara tetapi, dengan kebijakan ini, politisi yang dipandu oleh kepentingan jangka pendek menghancurkan cara-cara untuk meningkatkan hubungan ini, †pungkasnya.
Bulan lalu, Amerika Serikat mengkonfirmasi tidak akan mengirim diplomat ke acara tersebut, yang dimulai di Beijing pada 4 Februari. Langkah itu diikuti oleh Inggris, Australia, dan Kanada, sebagai tanda protes terhadap catatan hak asasi manusia China.
Jepang juga mengumumkan tidak akan mengirim pejabat pemerintah ke acara tersebut, meski terkesan malu-malu menyebut itu sebagai aksi boikot.
