Presiden Joko Widodo dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net
Aksi mogok kerja yang akan digelar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022 disayangkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu).
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono semakin menyayangkan karena FSPPB menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
“Ini bukan domain dari tujuan pekerja dalam berserikat,†tegasnya kepada wartawan, Selasa (28/12).
Lebih lanjut, Tri Sasono menilai kinerja Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke Widyawati sudah baik, bahkan terbilang istimewa. Ini lantaran perusahaan plat merah itu mampu membukukan laba bersih sebesar 183 juta dolar AS atau setara Rp 2,6 triliun pada semester I 2021.
“Realisasi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang merugi hingga 768 juta dolar AS,†urainya.
Lebih lanjut, Tri Sasono menyoroti kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di mana Ahok sempat mengklaim telah berpesan kepada direksi Pertamina agar bersikap adil, sehingga aksi mogok bisa dihindari.
Dari klaim tersebut, terlihat bahwa Ahok tidak mampu bekerja dengan baik. Sebab, sikap adil dan penjelasan direksi Pertamina tentang kajian
agile working nyatanya tidak bisa menghindari ancaman mogok dari FSPPB.
“Jelas kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina yang lebih banyak gaduh, tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina,†sambungnya.
Kegaduhan yang dimaksud adalah mulai dari koar-koar Ahok menentang rencana Pertamina membangun industri mobil listrik lewat media sosial pribadi, hingga mengomentari kondisi BUMN-BUMN di luar Pertamina.
“Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ahok ditempatkan di Pertamina oleh Jokowi bukan bekerja, malah buat ribut dan gaduh aja. Sayang juga duit Pertamina keluar untuk gaji Ahok hanya untuk gaduh,†sambung Tri Sasono.
Atas alasan itu, lanjut Tri Sasono, FSP BUMN Bersatu meminta Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok. Salah satunya dengan meminta Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi komut Pertamina.
