Berita

Warga Malaysia membersihan tempat tinggal setelah dilanda banjir/Net

Dunia

Lambat Tangani Banjir, Pemerintah Malaysia Dibombardir Kritikan Rakyat

SELASA, 28 DESEMBER 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Malaysia mendapatkan kecaman massal dari warganya lantaran dinilai lambat menangani banjir.

Malaysia diterjang banjir terburuk dalam beberapa tahun sejak pekan lalu. Hujan deras berhari-hari memicu luapan sungai yang membanjiri kota, membuat puluhan ribu orang dievakuasi.

Sementara sampah-sampah perabotan rumah tangga yang rusak menumpuk di jalanan, penduduk berusaha membersihkan rumah-rumah. Banyak di antaranya yang frustasi dengan pihak berwenang.


"Saya marah. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Kami membutuhkan uang tunai untuk membangun kembali kehidupan," kata Asniyati Ismail yang tinggal di ibukota negara bagian Selangor, Shah Alam.

"Ada lumpur di mana-mana, semuanya telah hancur," tambahnya, seperti dikutip AFP.

Selangor adalah negara bagian yang paling parah dilanda banjir. Banyak orang di Shah Alam terdampar di rumah mereka tanpa makanan selama berhari-hari, sebelum dievakuasi dengan kapal dalam operasi penyelamatan yang kacau balau.

"Pemerintah sangat lamban dalam misi penyelamatan. Dan sekarang mereka lambat dalam operasi pembersihan. Bahkan setelah tujuh hari, sampah di lingkungan ini belum dibersihkan," kata warga Kartik Rao.

Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mengakui kelambanan pemerintahan dalam respon banjir, tetapi telah menjanjikan perbaikan di masa depan.

Malaysia dilanda banjir setiap tahun selama musim hujan, dari November hingga Februari, tetapi bulan ini adalah yang terburuk sejak 2014.

Banjir kali ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 48 orang dan lima orang hilang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya