Gurubesar Politik dan Keamanan Unpad, Muradi/RMOLJabar
Separatisme Papua harus mendapat perhatian khusus pemerintah terkait dengan situasi keamanan di Indonesia pada 2022. Pasalanya, pendekatan Teritorial-Sosial yang dicanangkan Panglima TNI dinilai akan dimanfaatkan oleh pihak separatis untuk kembali menguatkan basisnya di Papua.
Begitu disampaikan Gurubesar Politik dan Keamanan Unpad, Muradi, pada kegiatan Outlook Politik 2022 Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) di Otonomi Kofea, Jl. Merdeka, Kota Bandung, Senin (27/12).
"Kenapa Papua ini menarik, isunya akan terus ada dari November, Desember, bahkan Maret 2022, karena Panglima ada pendekatan baru. Hal itu direspons OPM akan semakin menguat. Ini jadi sebuah titik balik, separatisme Papua akan menguat lagi, mereka terinspirasi bugenvil island, isu separatisme Papua akan cenderung menguat," kata Muradi.
Muradi mengungkapkan, pemerintah Indonesia harus mampu menjamin terciptanya sebuah program dan pendekatan yang berkelanjutan untuk menekan konflik di Papua.
Menurutnya, pembangunan berbasis infrastruktur merupakan hal pokok, namun juga harus dibarengi dengan pendekatan sosial yang berkelanjutan.
"Publik Papua belum mengapresiasi, padahal kurang apa Pak Jokowi, dari Sorong-Jayapura jalan sudah nyambung. Problemnya bukan cuma itu, OPM itu basisnya di kepala suku, fam dengan fam itu nyambung, pendekatan yang dilakukan juga harus berbeda, antara mereka yang di gunung dan di tempat bukan gunung berbeda," ungkapnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
"Sebenarnya TNI-Polri sudah mulai melakukanitu. Problemnya adalah itu dilakukan tidak continue, sehingga perlu pelan-pelan, jadi penanganan dan pelayanan harus sampai tingkat bawah," tambahnya.
Di sisi politik, lanjut Muradi, ketegasan koalisi partai politik akan semakin tampak di pertengahan 2022. Pasalnya, tahapan-tahapan untuk Pemilu 2023 akan dimulai awal 2023.
"Juli atau Agustus 2022 akan terjadi pengelompokan, di pertengahan 2022 semua partai akan menegaskan posisinya, karena awal 2023 akan dimulai proses tahapan pemilu," tegasnya.
Selain dua isu tersebut, ada 5 isu kemanan dan politik yang diprediksi akan menyeruak pada 2022. Isu itu meliputi legislasi politik, pelembagaan politik, korupsi politik, radikalisme dan terorisme, serta pengemanan perbatasan dan SDM.
"Dari tujuh isu politik keamanan ini, isu separatisme Papua menjadi paling serius hingga ke isu lainnya. Kalau koalisi akan bersifat
longterm. Isu-isu ini perlu disikapi serius oleh pemerintah agar tidak gagap saat isu ini rame sehingga direspons berlebihan," tandasnya.
