Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Penasihat Kebijakan China: Di Negaranya Saja Gagal, Bagaimana Bisa Amerika Mengkritik Demokrasi di Negara Lain?

SENIN, 27 DESEMBER 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kritikan beberapa blok yang dipimpin Barat seperti G7, Five Eyes, dan UE, soal reformasi sistem dan penyelenggaraan pemilihan Dewan Legislatif (LegCo) Hongkong, ditanggapi sinis oleh Wang Zhenmin, Penasihat kebijakan terkemuka China dalam urusan Hong Kong.

Kepala Institut Tata Kelola Negara dan direktur Pusat Studi Hong Kong dan Makau di Universitas Tsinghua itu mengatakan bahwa kritikan semacam itu hanya mencerminkan pola pikir kolonial Barat yang kuno saat mereka menghadapi krisis parah di demokrasi mereka sendiri.

“Apa yang mereka khawatirkan? Saya benar-benar tidak mengerti,” kata Wang kepada Global Times dalam konferensi pers tentang kemajuan demokrasi Hong Kong di bawah kebijakan satu negara dua sistem.


“Reformasi pemilu membantu Hong Kong menjadi lebih baik, bukankah itu yang kita semua inginkan? Jika mereka khawatir tentang hal itu, kekhawatiran mereka berasal dari motif tersembunyi,” kata Wang.

Pernyataan Wang muncul setelah negara-negara Five Eyes, UE dan G7 menyuarakan "keprihatinan" atas hasil pemilihan LegCo yang berakhir pada 20 Desember, menyebutnya sebagai "erosi elemen demokrasi."

“Sejak lama, beberapa negara Barat percaya bahwa hanya ada satu set praktik demokrasi, dan jika yang lain tidak mengadopsi metode mereka, itu tidak demokratis atau tidak cukup baik,” kata Wang.

“Ini hanya mencerminkan bias dan prasangka mereka. Beberapa politisi Barat bahkan mencoba memaksakan model demokrasi mereka sendiri di Hong Kong, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki 'pola pikir gangster',” kata Wang.

Wang, bersama dengan pakar senior lainnya dalam urusan Hong Kong termasuk Han Dayuan, anggota Komite Hukum Dasar dan profesor di Universitas Renmin China, dan Zhi Zhenfeng, pakar hukum di Akademi Ilmu Sosial China di Beijing, menghadiri konferensi pers untuk menguraikan lebih lanjut tentang rilis buku putih berjudul ‘Hong Kong: Kemajuan Demokratik Di Bawah Kerangka Satu Negara, Dua Sistem’ yang dirilis pekan lalu.

“Di kalangan akademis, kami dulu memuja demokrasi gaya Barat, tetapi banyak yang berhenti mendukungnya setelah bertahun-tahun praktik mengungkap masalah, kemunafikan, dan bahayanya sendiri. Ini adalah jenis demokrasi yang sama sekali tidak sempurna,” kata Wang.

Para ahli mengatakan, sistem pemilu baru Hong Kong terbukti merupakan sistem yang baik dengan keterwakilan yang luas dan partisipasi yang seimbang. Sebaliknya, kata mereka, praktik demokrasi masa lalu juga telah membuktikan bahwa demokrasi gaya Barat tidak berhasil di Hong Kong.

“Lihatlah pemerintahan mereka yang gagal, bagaimana mungkin AS menjadi model demokrasi?” tanya Wang, merujuk pada adegan kisruh yang terjadi di tengah pemilihan presiden di AS tahun lalu dan “pemandangan indah” kerusuhan Capitol Hill.

“Kita semua telah melihat bencana di tempat-tempat yang dipaksa untuk menerima gaya demokrasi Barat yang dipimpin AS, dengan tragedi dan perang manusia yang tak ada habisnya, mengapa Barat tidak merenungkan konsekuensi seperti itu dan masih mencoba 'menjual' model seperti itu. ke Hongkong?” ujarnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya