Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed/Net
Kisruh politik yang melanda Somalia terus berlanjut. Dikabarkan, baru-baru ini Mohamed Abdullahi Mohamed dan Mohamed Hussein Roble terlibat pertengkaran di mana keduanya saling melemparkan tuduhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tertundanya pemilihan parlemen.
Pertengkaran antara presiden dengan perdana menteri itu dikhawatirkan akan semakin memperluas konflik politik negara di Afrika Timur itu yang sedang berjuang mengentaskan garis kemiskinan dan pemberontakan kelompok jihadis al-Shabaab.
Mohamed dalam sebuah pernyataan Minggu (27/12) mengatakan bahwa Roble telah menyebabkan situasi semakin tidak terkendali dan menjadi ancaman serius.
"Perdana Menteri menimbulkan ancaman serius terhadap proses pemilihan dan melampaui mandatnya," kata kantor presiden mengutip pernyataan Abdullahi Mohamed.
Hingga Sabtu (25/12) hanya 24 dari 275 perwakilan yang terpilih, menurut Mohamed Sheikh Mursal, salah satu pejabat parlemen, sementara pemilihan parlemen yang dimulai pada 1 November itu seharusnya selesai pada 24 Desember.
Kantor Perdana Menteri kemudian membalas klaim tersebut dengan mengatakan bahwa presidenlah yang telah menghabiskan begitu banyak waktu, energi, dan keuangan, untuk pemilihan nasional, dan itu hanya menimbulkan rasa frustasi karena berefek pada kemungkinan gagalnya proses pemilihan.
Situasi tersebut mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS pada Minggu (26/12) mengatakan keprihatinannya atas proses pemilihan yang berlarut-larut serta perselisihan antara presiden dan perdana menteri.
"Amerika Serikat sangat prihatin dengan penundaan yang terus berlanjut dan ketidakberesan prosedural yang telah merusak kredibilitas proses pemilihan," isi pernyataan Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip dari
Reuters. Somalia, yang hanya memiliki pemerintahan pusat terbatas sejak tahun 1991, sedang berusaha membangun kembali negaranya dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lewat pemilihan langsung pertamanya dalam lebih dari tiga dekade, negara iu berharap dapat menata dan dan melawan ketidakstabilan kronis di negara itu.
Pada bulan April, faksi-faksi pasukan keamanan yang bersekutu dengan Mohamed dan Roble merebut daerah-daerah di ibu kota, ketika perdana menteri dan oposisi menentang langkah untuk memperpanjang masa jabatan empat tahun presiden menjadi dua tahun lagi.
Konfrontasi itu diselesaikan ketika presiden menempatkan Roble sebagai penanggung jawab keamanan dan mengatur pemilihan umum yang tertunda.
Roble pada Minggu mengatakan dia akan mengadakan pertemuan pada hari Senin untuk menemukan cara untuk mempercepat pemilihan.
Tidak mau kalah, Kantor Presiden Mohamed juga mengatakan dia akan mengadakan pertemuan terpisah tentang pemilihan dan "menyepakati kepemimpinan yang mampu untuk mempelopori pemilihan yang tepat waktu dan transparan" tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang berapa lama prosesnya.
