Dewan Tekstil China: UU Pencegahan Kerja Paksa Buatan AS Keji dan Berbahaya Bagi Perdagangan Internasional

Undang-Undang Pencegahan Kerja Uighur yang ditandatangani Presiden AS Joe Biden dikutuk keras Dewan Tekstil dan Pakaian Nasional China (CNTAC).

Sebagai tanggapan, CNTAC bersama 12 asosiasi anak perusahaan mengeluarkan pernyataan bersama pada Sabtu (25/12), mengatakan bahwa UU tersebut secara serius dan brutal merusak kepentingan China secara keseluruhan dan menimbulkan kemarahan besar dari masyarakat, industri tekstil dan konsumen China.

Langkah sepihak AS untuk memblokir komoditas yang diproduksi di Xinjiang ke dalam rantai pasokan internasional adalah perilaku hegemoni dan itu menetapkan preseden yang keji dan berbahaya di bidang aturan ekonomi dan perdagangan internasional," kata pernyataan tersebut, seperti dikutip dari CGTN.

Dalam pernyataannya, CNTAC juga kembali menegaskan bahwa tidak ada kerja paksa seperti yang disebutkan Barat, dan bahwa kapas Xinjiang memainkan peran penting dalam rantai pasokan internasional yang menyumbang hampir 20 persen dari produksi kapas global pada tahun 2021 dengan hasil 5,129 juta ton.

"Kami menyerukan Amerika Serikat untuk menghadapi posisi serius pemerintah, industri dan konsumen China, dan memperbaiki tindakan legislatif dan administratif yang salah sesegera mungkin," bunyi pernyataan itu.

"Industri kapas dan tekstil China telah bekerja pada perlindungan tenaga kerja," kata pernyataan itu, mencatat petani kapas dan karyawan industri tekstil meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup dengan kerja keras mereka.

"Mekanisasi produksi kapas skala besar di Xinjiang telah mengurangi intensitas tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas," kata asosiasi itu.

Pernyataan tersebut juga mengungkaokan bahwa tahun ini, 87,9 persen panen kapas di Xinjing dilakukan dengan mesin, dan industri kapas telah menjadi sumber pendapatan utama bagi kelompok etnis minoritas setempat, menawarkan sekitar 600.000 pekerjaan.