Boikot Setengah Hati Jepang atas Olimpiade Beijing

Jepang akhirnya memutuskan tidak mengirim delegasi ke Olimpiade Beijing 2022, sebuah langkah yang dianggap para pengamat China sebagai tindakan penyeimbang yang gagal dan tidak mungkin memuaskan China maupun sekutunya, AS.

Setelah sebulan ragu-ragu, Jepang akhirnya mengumumkan tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin Beijing tetapi juga tidak berani menggunakan istilah 'boikot diplomatik' terhadap ajang tersebut. Namun begitu, Jepang tetap akan mengirim tiga pejabat tinggi yang terkait dengan Olimpiade.

Bagi cendekiawan China, keputusan Jepang dibuat setelah negara itu melakukan pertimbangan panjang mengenai apakah akan berkompromi dengan kekuatan sayap kanannya dan mendengarkan AS, atau menepati janji sebelumnya kepada China dalam mendukung acara Olimpiade satu sama lain, seperti dituliskan Global Times, Jumat (24/12).

Sayangnya, kata mereka, Jepang memilih untuk melepaskan kemerdekaannya dan melanggar janjinya bahkan setelah AS memintanya meningkatkan pengeluaran pertahanan ke rekor tertinggi dan menunda kunjungan Perdana Menteri Fumio Kishida ke AS.

Langkah Jepang juga menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak dapat dihormati secara internasional karena sayangnya telah kehilangan kemerdekaan tidak hanya dalam diplomasi tetapi juga olahraga, menyusul politisasi AS terhadap acara-acara Olimpiade, kata para analis.

"Keputusan Jepang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar saling menghormati dan perlakuan yang sama antar negara, menyerah pada tekanan dari sayap kanannya dan mencoba untuk bergerak lebih dekat ke AS bahkan setelah dimanfaatkan," kata Li Haidong, seorang profesor dari Institute of Hubungan Internasional Universitas Luar Negeri China.

Dia mencatat bahwa masyarakat internasional dengan jelas melihat bahwa tujuan AS adalah untuk menimbulkan ketegangan di Asia, dan menjadi kaki tangan AS akan menempatkan Jepang pada posisi yang rentan.

Liu Jiangyong, wakil dekan Institut Hubungan Internasional Modern di Universitas Tsinghua, mengatakan kepada bahwa kabinet Kishida telah mendapat tekanan dari sayap kanan Partai Demokrat Liberal LDP, yang merupakan alasan utama dari keputusan akhir.

"Ironisnya tindakan penyeimbangan Jepang yang diperhitungkan tidak mungkin memuaskan baik tetangga China atau sekutu AS-nya," katanya.