Berita

Ilustrasi

Bisnis

Denny NJA: Bisa Jadi Ahok Menunggangi Ancaman Mogok

JUMAT, 24 DESEMBER 2021 | 22:04 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina dibatalkan karena ancaman mogok  Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) patut dipertanyakan.

Sejak awal apa yang disebut Ahok sebagai rencana pemotongan gaji karyawan di perusahaan minyak plat merah itu tidak benar.

Komisaris Independen Pertamina, Iggi Haruman Achsien, telah menjelaskan bahwa yang sedang dibahas manajemen Pertamina adalah program agile working yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memilih skema Working from Home (WFH) atau Working from Office (WFO).


Karyawan yang memilih skema WFH dengan sendirinya tidak akan menerima komponen biaya transportasi dalam struktur gaji yang mereka terima.

Penjelasan senada juga telah disampaikan VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.

Namun, Ahok kembali buka suara dan mengatakan bahwa pemotongan gaji karyawan dibatalkan karena ada ancaman mogok FSPPB pada tanggal 29 Desember hingga 7 Januari mendatang. Keputusan itu menurut Ahok diambil setelah pertemuan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.  

“Pernyataan Ahok ini menimbulkan spekulasi baru bahwa dirinya bisa jadi menunggangi ancaman mogok tersebut. Pernyataan-pernyataan Ahok yang tidak berdasarkan itu bisa menciptakan image jelek mengenai Pertamina,” ujar konsultan komunikasi publik, Denny NJA, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Jumat malam, 24/12).

Direktur Front Page itu menambahkan, Menteri Negara BUMN Erick Thohir perlu turun tangan untuk merapikan dan menertibkan pola komunikasi korporasi di Pertamina.

“Jangan sampai, kerja keras Direksi Pertamina selama ini dirusak oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan,” demikian Denny NJA.   

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya