Pengamat China: AS Tidak Bisa Lari dari Tanggung Jawab atas Bencana yang Diciptakan di Afghanistan

Sikap Pemerintah AS yang tetap mempertahankan keputusannya untuk menahan aset Afghanistan di luar negeri kembali mendapat sorotan pengamat China.

Qian Feng, direktur departemen penelitian di Strategi Nasional Institut di Universitas Tsinghua, dalam komentarnya mengatakan bahwa krisis yang saat ini menimpa Afghanistan tidak bisa dilepaskan dari apa yang dilakukan AS di negara Tumur Tengah itu dan Washington harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

"AS tidak bisa begitu saja menjauh dari bencana buatannya sendiri, dan menyaksikannya mengancam negara-negara regional lainnya," kata Qian, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (24/12).

"Pemerintah AS memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menebus kesalahannya di Afghanistan," ujarnya.

Pernyataan Qian datang setelah Utusan China di PBB Zhang Jun mendesak AS untuk segera mencairkan aset Afghanistan senilai 9,5 milar dolar AS di luar negeri demi membantu negara itu keluar dari krisis kemanusiaan.

"China meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan dan secara aktif memberikan bantuan keuangan," kata Zhang.

"Terlebih lagi, negara-negara yang telah menyebabkan kesulitan saat ini di Afghanistan memiliki kewajiban untuk memimpin dan memikul tanggung jawab utama," ujarnya.

Zhang menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan hanyalah solusi langsung, sementara membantu Afghanistan untuk mengembangkan ekonominya adalah cara mendasar.  

Sebelumnya, Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS pada Rabu (21/12) merilis tiga lisensi yabg isinya memungkinkan AS pejabat pemerintah dan lembaga internasional, untuk melakukan "bisnis resmi" dengan Taliban.

Namun, para ahli percaya bahwa AS tidak dapat melepaskan kemunafikannya sampai masalah aset yang dibekukan diselesaikan.  

"Cara mendasar untuk mencegah krisis di Afghanistan terletak pada aset senilai 9,5 miliar dolar AS yang dibekukan oleh Amerika," kata Qian Feng, seraya mencatat bahwa AS sebenarnya menggunakan mata pencaharian warga Afghanistan sebagai alat tawar-menawar, memaksa Taliban untuk membuat kesepakatan demi kepentingan AS.