Pengadilan India Desak PM Modi Tunda Pemilu karena Kasus Omicron Meningkat

Kasus Omicron yang meluas di India memicu kekhawatiran para pejabat.  Pengadilan Tinggi Allahabad akhirnya mendesak Komisi Pemilihan untuk menunda pemilihan majelis Uttar Pradesh yang akan datang, setidaknya satu sampai dua bulan ke depan.

Pengadilan juga mendesak Perdana Menteri Narendra Modi melarang adanya kerumuman terkait pemilihan di negara bagian. Usulan menunda pemilihan didasari oleh kekhawatiran varian Omicron yang sangat menular.

"Jika tidak segera menganbil tindakan dan protokol kesehatan tidak dipatuhi, maka penyebaran virus akan terus meluas yang berarti hasilnya akan lebih buruk daripada gelombang kedua," kata Hakim Shekhar Yadav, sebagaimana dikutip dari NDTV.  

Hakim melakukan pengamatan ini setelah menunjukkan bahwa pengadilan secara teratur ramai karena ratusan kasus terdaftar setiap hari dan jarak sosial tidak diikuti oleh banyak orang.

“Jaan hain toh Jahaan hain (selama ada kehidupan, ada harapan),” kata Hakim.

"Ada kemungkinan gelombang ketiga Covid karena kasus varian baru Omicron meningkat. Pemilu harus ditunda, mereka harus diminta untuk berkampanye melalui TV dan surat kabar, dan KPU harus mengambil langkah tegas," ujar Hakim.

India mencatat angka kasus Covid-19 belum menunjukkan penurunan dan ada 236 kasus varian Omicron dari virus corona di 16 negara bagian.

Hakim menekankan dengan mengacu pada Pasal 21 Konstitusi, bahwa semua orang India memiliki hak untuk hidup, dan negara perlu memberikan rasa aman dan penyelamatan.