Berita

Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban /Net

Dunia

Bosnia Mengecam PM Hungaria karena Retorika Anti-Muslim

KAMIS, 23 DESEMBER 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Bosnia bereaksi atas pernyataan Hongaria yang telah menyinggung umat Muslim. Para pejabat dan pemimpin agama Bosnia pada Rabu (22/12) mengecam apa yang dikatakan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan juru bicaranya,  bahwa integrasi Bosnia ke dalam Uni Eropa akan menjadi tantangan karena populasi Muslimnya yang besar.

Pernyataan itu dianggap rasis, dan menjadi tantangan besar bagi Bosnia yang kemudian meminta agar Orban diblokir dari rencana kunjungannya ke Sarajevo.

Kepala komunitas Islam, Mufti Besar Husein Kavazovic, bahkan menyebut pernyataan Orban adalah xenophobia dan rasis.


“Jika ideologi semacam itu menjadi dasar kebijakan Eropa bersatu, maka kita akan dibawa kembali ke masa ketika persatuan Eropa dibangun di atas ideologi fasis, Nazi, kekerasan, dan genosida yang serupa yang mengarah pada Holocaust dan kejahatan mengerikan lainnya," kata Kavazovic dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Arab News.

Anggota kepresidenan tripartit Bosnia, Sefik Dzaferovic, menyebut pernyataan Orban sangat kasar dan memalukan.

“Ini bukan tantangan bagi UE untuk mengintegrasikan 2 juta Muslim (Bosnia), karena kami adalah penduduk asli Eropa yang selalu tinggal di sini dan kami adalah orang Eropa,” tegasnya.

Bosnia, yang terdiri dari Bosnia, Serbia, dan Kroasia, sedang mengalami krisis politik paling parah sejak berakhirnya perang saudara pada 1990-an. Dengan dukungan diam-diam dari Rusia dan Serbia, orang-orang Serbia Bosnia mengancam akan membentuk tentara, peradilan dan otoritas pajak mereka sendiri, menghidupkan kembali kekhawatiran akan pecahnya lagi negara Balkan.

Orban telah dikenal karena kebijakan anti-migrasinya, mengklaim migran Muslim adalah ancaman terbesar bagi nilai-nilai Kristen Eropa. Dia juga telah mendukung aksesi cepat Serbia ke dalam UE meskipun kebijakan sekutunya semakin otokratis, Presiden Serbia Aleksandar Vucic.

Kemarahan para pejabat Bosnia dipicu oleh pidato Orban pada Selasa (21/12) yang mengatakan bahwa tantangan dengan Bosnia adalah bagaimana mengintegrasikan sebuah negara dengan 2 juta Muslim.

Selama pidato itu, Orban juga mengatakan bahwa Hungaria tidak akan mendukung sanksi Uni Eropa terhadap pemimpin Serbia Bosnia Milorad Dodik seperti yang diancam oleh Jerman dan beberapa negara anggota lainnya karena pendirian separatisnya.
“Sarajevo telah kehilangan keberanian, menyerang semua orang -- Serbia, Kroasia, Slovenia, sekarang Hungaria. Belum lagi Rusia,” kata Dodik, Rabu, merujuk pada dukungan yang diduga diterimanya dari negara-negara tersebut.

“Saya melakukan yang terbaik untuk meyakinkan para pemimpin besar Eropa bahwa Balkan mungkin lebih jauh dari mereka daripada dari Hongaria, tetapi bagaimana kita mengelola keamanan negara tempat 2 juta Muslim tinggal adalah masalah utama untuk keamanan mereka juga.” katanya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya