Berita

Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol DR. Muhammad Najib dalam dialog virtual RMOL/RMOL

Dunia

Diharapkan Dihadiri Wakil Presiden dan Menteri Agama, Dubes Najib akan Gelar Interfaith Dialogue Secara Multilateral

RABU, 22 DESEMBER 2021 | 18:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dialog selalu menjadi salah satu cara paling "mujarab" dalam mempertemukan beragam perbedaan di satu meja yang sama. Cara itu pula lah yang dilirik oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Spanyol DR. Muhammad Najib untuk mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman antar umat beragama yang saat ini menjadi sorotan di ranah internasional.

Dalam dialog virtual bertema "Dari Spanyol Menata Diaspora Muslim Indonesia" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa siang (21/12), Dubes Najib menjelaskan bahwa ia tengah berupaya menggelar dialog lintas agama atau interfaith dialogue untuk menciptakan suasa yang lebih harmoni dalam beragama dan bekerjasama.

"Sebagai duta besar, saya harus menjalankan roadmap serta visi misi presiden. Posisi saya di Spanyol ini merupakan orang nomor satu yang mewakili presiden dan membawa bendera merah putih," jelas Najib.


Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa dirinya tidak memiliki visi misi lain selain menjalankan apa yang selaras dengan roadmap dan visi misi presiden.

Najib pun menceritakan bahwa saat baru bertugas, ia bertemu Kadin di Barcelona dan ditanya mengenai prioritasnya sebagai dubes yang baru.

"Saya katakan, prioritas saya yang pertama adalah ekonomi, kedua ekonomi dan ketiga juga ekonomi," kata Najib.

Apa maksudnya?

Ia menguraikan bahwa ada tiga terjemahan. Ekonomi pertama adalah meningkatkan perdagangan, ekonomi kedua adalah meningkatkan investasi dan ekonomi ketiga adalah meningkatkan pariwisata.

Hanya saja, sambung Najib, untuk mencapai tiga prioritas itu seringkali tidak bisa langsung, melainkan harus berputar dengan menciptakan suasana yang kondusif untuk menghindari kendala-kendala yang mungkin muncul.

"Itulah yang saya lakukan dengan upaya menyelenggarakan interfaith dialogue, yakni untuk menciptakan sistem yang lebih kondusif," terangnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Najib mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Komisi Delapan DPR RI yang memiliki program moderasi beragama.

"Mereka memiliki budget yang juga digariskan dengan Kementerian Agama," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyepakati untuk membuat Focus Group Discussion (FGD) di Madrid dalam waktu dekat ini.

"FGD ini akan merumuskan agenda apa yang disebut dengan interfaith dialogue," ungkap Najib.

Namun interfaith dialogue ini akan dilakukan dengan konsep multilateral.

"Jika sebelumnya hanya bilateral, kini kita akan membuatnya multilateral. Sehingga kelompok agama yang berbeda dari sejumlah negara bisa kirimkan wakilnya untuk berbagi pengalaman beragama mereka," kata Najib sambil berharap Wakil Presiden KH Maruf Amin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkenan menghadiri kegiatan tersebut.

"Diharapkan dialog ini akan menguraikan kesenjangan di tingkat global dan mengurangi narasi-narasi permusuhan serta kebencian dan menghindari penggunaan senjata untuk menyelesaikan permasalahan," tegas Dubes Najib.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya