Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari/Repro
Pendataan kasus konfirmasi Covid-19 oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dituding keliru oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad.
Ansar menyatakan pendataan oleh Satgas Covid-19 yang teknisnya dikerjakan oleh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) keliru karena mencatat tambahan kasus positif di Kepri sebanyak 70 kasus, atau tertinggi di Indonesia.
Tudingan Ansar diklarifikasi oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Dia menyatakan, sejak awal penyebaran Covid-19 di Indonesia BNPB membantu dalam penyebarluasan data nasional, seperti angka jumlah konfirmasi positif, sembuh dan juga kematian.
"Penyajian data Covid-19 ini dapat membantu publik dalam memahami situasi pandemi di Indonesia," kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya pada Minggu malam (19/12).
Abdul Muhari menjelaskan, data Covid-19 yang disajikan oleh BNPB selaku Satgas Covid-19 merupakan data olahan dari wali data kesehatan khususnya yang mengurusi Covid-19.
"Sumber data berupa tabel yang digunakan BNPB berasal dari NAR atau
new all records yang dikelola kementerian terkait. Selanjutnya BNPB mengolah data tersebut menjadi infografik dan menyebarluaskan kepada media massa maupun publik," bebernya.
Sebelum BNPB menyajikannya melalui laman www.bnpb.go.id maupun kanal jejaring sosial, Abdul Muhari mengurai, pertama sumber data dari NAR yang dikelola Kementerian Kesehatan memunculkan tabel kondisi harian Covid-19 di tanah air.
"Ini berupa tabel rilis, urutan dan hasil pemeriksaan Covid-19," imbuhnya menjelaskan.
Kemudian, lanjut Abdul Muhari, BNPB mengolah data tersebut menjadi infografik. Setelah proses ini, BNPB selanjutnya membagikan melalui jejaring sosial whatsapp group media massa, laman
covid19.go.id,
bnpb.go.id dan telegram data bencana Indonesia.
Maka untuk menyikapi adanya keluhan dari Ansar dan juga beberapa pimpinan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota yang merasa data dari daerah tidak sinkron dengan data yang dipublikasikan secara nasional, Abdul Muhari berharap bisa berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan.
"Agar data nasional bisa sesuai dengan kondisi aktual di daerah, maupun sebaliknya," tandasnya.
