Berita

USS Ronald Reagan ambil bagian dalam RIMPAC 2010/Repro

Dunia

Kongres Beri Lampu Hijau, AS Segera Undang Taiwan Gabung Latihan Lingkar Pasifik?

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 17:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat seakan tidak mau tinggal diam melihat pertahanan Taiwan yang tampak terancam oleh China. Pada Rabu (15/12), Senat Amerika Serikat memberikan suara setuju dengan selisih lebar untuk RUU pertahanan yang mencakup ajakan partisipasi Taiwan dalam Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) 2022. RUU itu juga sekaligus merekomendasikan penguatan kemampuan pertahanan Taiwan.

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2022 (TA 2022 NDAA) disahkan dengan dukungan bipartisan yang kuat dalam pemungutan suara 88-11. Ini mengikuti pengesahan RUU di parlemen pekan lalu dengan suara 363-70.

RUU itu mencakup 770 miliar dolar dalam pengeluaran pertahanan. Jumlah ini 25 miliar dolar AS lebih banyak dari yang diminta Presiden Joe Biden.


Kini, setelah lolos di Parlemen dan Kongres, RUU itu kini akan dikirim ke meja Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Mengutip Taiwan News, Bagian 1243 dari RUU itu meminta menteri pertahanan untuk menyerahkan laporan pada 15 Februari 2022, tentang kelayakan kerja sama yang ditingkatkan antara Garda Nasional Amerika Serikat dan Taiwan.

Sedangkan dalam Bagian 1247, RUU tersebut menyerukan dukungan berkelanjutan bagi militer Taiwan untuk memungkinkannya mempertahankan "kemampuan pertahanan diri yang memadai".

Lalu dalam Bagian 1248, RUU tersebut menyatakan bahwa "pasukan angkatan laut Taiwan harus diundang untuk berpartisipasi dalam latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) yang dilakukan pada 2022".

RIMPAC yang diadakan setiap dua tahun dan dipimpin oleh Amerika Serikat itu adalah latihan perang maritim internasional terbesar. Latihan perang besar-besaran pertama kali dimulai pada tahun 1971 untuk memupuk dan mengelola hubungan Washington dengan sekutunya.

Armada Pasifik Amerika Serikat sekarang menganggap latihan itu penting untuk menjaga jalur pelayaran vital dan kebebasan navigasi melalui perairan internasional.

Masih merujuk pada RUU yang sama, Bagian 1253 meminta direktur intelijen nasional untuk menyerahkan laporan tentang setiap operasi China untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan membuat daftar upaya Amerika Serikat untuk melawan operasi semacam itu.

Kemudian, Bagian 1254 RUU itu merekomendasikan pembangunan pertahanan asimetris Taiwan, termasuk anti-kapal, pertahanan pantai, anti-baju besi, pertahanan udara, peperangan bawah laut, komando lanjutan, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian, dan kemampuan komando yang tangguh.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya