Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Covid Masih Menyebar, Amerika akan Memberlakukan Kembali Wajib Vaksin untuk Para Pekerja

SABTU, 18 DESEMBER 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wajib vaksin akan kembali diberlakukan untuk para pekerja di Amerika Serikat. Pengadilan banding AS pada Jumat (17/12) mengumumkan bahwa mandat vaksin atau pengujian Covid-19 yang digaungkan pemerintahan Biden akan kembali berlaku.

Putusan itu mencatat bahwa Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) memiliki preseden historis untuk menggunakan kebijaksanaannya memastikan keselamatan pekerja dan “menunjukkan bahaya meluas yang ditimbulkan oleh  Covid-19, khususnya pekerja yang tidak divaksinasi.

Departemen Kehakiman dalam argumennya pekan lalu mengatakan, pelarangan persyaratan tersebut akan merugikan publik. Jika syarat itu diabaikan rumah sakit bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid pada musim dingin ini, terlebih saat ini ada serangan varian omicron yang sangat bermutasi yang telah tersebar di beberapa negara.


“Covid-19 menyebar di tempat kerja, pekerja dirawat di rumah sakit dan sekarat,” kata Departemen Kehakiman dalam pengajuan pengadilan pada Jumat.

“Ketika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat dan varian baru muncul, ancaman terhadap pekerja tetap ada dan sangat besar,” tambahnya.

Kebijakan yang disetujui pengadilan federal tersebut mengharuskan perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih untuk memvaksinasi pekerjanya dengan dosis lengkap mulai 4 Januari mendatang. Perusahaan juga mengharuskan karyawannya untuk menyerahkan tes Covid setiap minggu untuk memasuki tempat kerja.

Sejauh ini, peraturan yang ada hanyalah memastikan karyawan yang tidak divaksinasi untuk mengenakan masker di dalam ruangan yang berlaku sejak 5 Desember. Pengadilan memandang hal itu belum cukup untuk mengenyahkan penularan virus.

Namun, keputusan pengadilan banding mendapat penentangan dari Jaksa Republik, perusahaan swasta dan kelompok industri seperti National Retail Federation, American Trucking Associations, dan National Federation of Independent Business.  Mereka  menggugat untuk membatalkan kebijakan tersebut dan berpendapat bahwa persyaratan itu tidak perlu karena membebani perusahaan.

Pemerintahan Biden bulan lalu menghentikan kebijakan mandat vaksin di tempat kerja. Hakim Kurt de Engelhart, dalam pendapatnya kepada panel tiga hakim, mengatakan persyaratan itu "sangat dibesar-besarkan".

Departemen Kehakiman mengatakan, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang menetapkan persyaratan tersebut, bertindak di bawah kekuasaan Kongres. Pemerintahan Biden menolak klaim bahwa pekerja akan mengundurkan diri karena kebijakan wajib vaksin.

Gedung Putih telah berulang kali berargumen bahwa Covid menimbulkan bahaya besar bagi pekerja, menunjuk pada angka kematian yang mengejutkan dari pandemi dan meningkatnya infeksi Covid di seluruh Amerika Serikat.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya