Berita

Presiden Joko Widodo bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko/Net

Politik

Moeldoko Bisa Geser Sofyan Djalil untuk Berangus Persoalan Mafia Tanah

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Persoalan pertanahan di Indonesia akan lebih tepat bila ditangani oleh menteri berlatar belakang militer.

Salah satu sosok yang dianggap tepat untuk menduduki Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah Moeldoko.

"Bisa jadi Moeldoko adalah solusi untuk menyelesaikan masalah akut di bidang pertanahan di Indonesia," kata Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/12).


Mneurutnya, perombakan di sektor Kementerian ATR/BPN penting seiring maraknya kasus mafia tanah yang tak kunjung selesai di era Menteri Sofyan Djalil.

Dengan masuknya Moeldoko di Kementerian ATR/BPN, diharapkan persoalan mafia tanah bisa diberangus.

Di sisi lain, posisi Kepala Staf Kepresidenan yang selama ini diduduki Moeldoko bisa diisi oleh orang dekat Presiden Joko Widodo yang juga berlatar militer.

Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, posisi Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat pas jika digantikan oleh Moeldoko.

"Posisi Moeldoko dapat diisi oleh Hadi Tjahjanto yang kita tahu dekat dengan Presiden Jokowi. Sehingga, kinerja dan supporting lembaga Kepresidenan dapat lebih berfungsi dengan optimal dengan masuknya Hadi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya