Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

China: Kebebasan Navigasi yang Dimaksud AS adalah Memasuki Laut China Selatan Tanpa Izin

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 15:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken terkait meningkatnya agresivitas China di kawasan selama kunjungan ke Jakarta ditanggapi oleh Beijing.

Selama lawatannya ke Indonesia pada Selasa (14/12), Blinken menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan agresi China di kawasan yang terlihat dari semakin agresifnya tindakan Beijing. Blinken juga menekankan AS akan memastikan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan komentar dalam konferensi pers pada Rabu (15/12).


Dalam komentarnya, Zhao mengatakan bukan China yang menimbulkan masalah dan ancaman di Laut China Selatan, melainkan AS yang menggunakan dalih "kebebasan navigasi" untuk mengerahkan militer di kawasan tersebut.

"Bukan China yang sengaja memprovokasi perselisihan di Laut China Selatan dan menabur perselisihan antar negara kawasan. Bukan China yang secara acak mengirimkan kapal dan pesawat terbang canggih untuk melakukan pengintaian atau latihan militer di Laut China Selatan... Saya yakin kita semua tahu negara mana yang biasa melakukan semua ini. Saya berharap para pejabat AS tidak akan salah mengartikan fakta," sindirnya, seperti dikutip People's Daily Online.

Perihal seruan hukum internasional, yaitu UNCLOS, yang disebutkan oleh Blinken, Zhao menyebut China tidak bergabung dengan konvensi. Untuk itu, ketetapan UNCLOS bagi China telah "batal demi hukum".

Menurutnya, penerapan hukum dan ketertiban internasional selama ini merupakan praktik egoisme dan standar ganda yang telah kehilangan kredibilitas, serta semakin kontraproduktif.

"Kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang diklaim oleh AS tidak lain adalah 'kebebasan masuk tanpa izin' yang dinikmati oleh pesawat dan kapal militer canggih AS dalam mengobrak-abrik pedang dan membuat provokasi," ujar Zhao.

Ia mengatakan, AS harus menghormati fakta, hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan menghentikan langkah-langkah keliru yang merusak rasa saling percaya dan kerjasama antara negara-negara kawasan.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya