Berita

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

China: Kebebasan Navigasi yang Dimaksud AS adalah Memasuki Laut China Selatan Tanpa Izin

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 15:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken terkait meningkatnya agresivitas China di kawasan selama kunjungan ke Jakarta ditanggapi oleh Beijing.

Selama lawatannya ke Indonesia pada Selasa (14/12), Blinken menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan agresi China di kawasan yang terlihat dari semakin agresifnya tindakan Beijing. Blinken juga menekankan AS akan memastikan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan komentar dalam konferensi pers pada Rabu (15/12).

Dalam komentarnya, Zhao mengatakan bukan China yang menimbulkan masalah dan ancaman di Laut China Selatan, melainkan AS yang menggunakan dalih "kebebasan navigasi" untuk mengerahkan militer di kawasan tersebut.

"Bukan China yang sengaja memprovokasi perselisihan di Laut China Selatan dan menabur perselisihan antar negara kawasan. Bukan China yang secara acak mengirimkan kapal dan pesawat terbang canggih untuk melakukan pengintaian atau latihan militer di Laut China Selatan... Saya yakin kita semua tahu negara mana yang biasa melakukan semua ini. Saya berharap para pejabat AS tidak akan salah mengartikan fakta," sindirnya, seperti dikutip People's Daily Online.

Perihal seruan hukum internasional, yaitu UNCLOS, yang disebutkan oleh Blinken, Zhao menyebut China tidak bergabung dengan konvensi. Untuk itu, ketetapan UNCLOS bagi China telah "batal demi hukum".

Menurutnya, penerapan hukum dan ketertiban internasional selama ini merupakan praktik egoisme dan standar ganda yang telah kehilangan kredibilitas, serta semakin kontraproduktif.

"Kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang diklaim oleh AS tidak lain adalah 'kebebasan masuk tanpa izin' yang dinikmati oleh pesawat dan kapal militer canggih AS dalam mengobrak-abrik pedang dan membuat provokasi," ujar Zhao.

Ia mengatakan, AS harus menghormati fakta, hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan menghentikan langkah-langkah keliru yang merusak rasa saling percaya dan kerjasama antara negara-negara kawasan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya