China: Kebebasan Navigasi yang Dimaksud AS adalah Memasuki Laut China Selatan Tanpa Izin

Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken terkait meningkatnya agresivitas China di kawasan selama kunjungan ke Jakarta ditanggapi oleh Beijing.

Selama lawatannya ke Indonesia pada Selasa (14/12), Blinken menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan agresi China di kawasan yang terlihat dari semakin agresifnya tindakan Beijing. Blinken juga menekankan AS akan memastikan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik, termasuk Laut China Selatan.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian memberikan komentar dalam konferensi pers pada Rabu (15/12).

Dalam komentarnya, Zhao mengatakan bukan China yang menimbulkan masalah dan ancaman di Laut China Selatan, melainkan AS yang menggunakan dalih "kebebasan navigasi" untuk mengerahkan militer di kawasan tersebut.

"Bukan China yang sengaja memprovokasi perselisihan di Laut China Selatan dan menabur perselisihan antar negara kawasan. Bukan China yang secara acak mengirimkan kapal dan pesawat terbang canggih untuk melakukan pengintaian atau latihan militer di Laut China Selatan... Saya yakin kita semua tahu negara mana yang biasa melakukan semua ini. Saya berharap para pejabat AS tidak akan salah mengartikan fakta," sindirnya, seperti dikutip People's Daily Online.

Perihal seruan hukum internasional, yaitu UNCLOS, yang disebutkan oleh Blinken, Zhao menyebut China tidak bergabung dengan konvensi. Untuk itu, ketetapan UNCLOS bagi China telah "batal demi hukum".

Menurutnya, penerapan hukum dan ketertiban internasional selama ini merupakan praktik egoisme dan standar ganda yang telah kehilangan kredibilitas, serta semakin kontraproduktif.

"Kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang diklaim oleh AS tidak lain adalah 'kebebasan masuk tanpa izin' yang dinikmati oleh pesawat dan kapal militer canggih AS dalam mengobrak-abrik pedang dan membuat provokasi," ujar Zhao.

Ia mengatakan, AS harus menghormati fakta, hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, dan menghentikan langkah-langkah keliru yang merusak rasa saling percaya dan kerjasama antara negara-negara kawasan.