Politikus senior, Hatta Taliwang/RMOL
Proyek Ibukota Negara (IKN) dianggap seperti proyek dagang karena sudah melakukan pembangunan maupun menyiapkan lahan, meski belum ada regulasi yang kuat.
Begitu yang disampaikan oleh politikus senior, Hatta Taliwang, yang juga merupakan Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (16/12).
"Yang substansi sebenarnya soal IKN ini, menurut saya seharusnya belum sampai ke urusan teknis, apalagi bicarakan lahan, bicarakan sudah membangun fasilitas jalan atau apa, harusnya belum," ujar Hatta.
Untuk itu, Hatta mengusulkan, soal IKN seharusnya dibahas terlebih dahulu di forum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melibatkan seluruh masyarakat untuk diajak berbicara soal rencana strategis pemerintahan Joko Widodo.
"Karena ini menyangkut isu strategis sekali. Jadi kadar persoalannya itu menurut saya di MPR, DPR enggak cukup, yang punya daerah siapa, utusan daerah kan, masa mereka enggak berhak untuk bicara. Jadi melibatkan juga tokoh masyarakat," tutur Hatta.
"Jadi harusnya soal teknis tanah, ini lah dan lainnya, jangan dulu. Kok kesannya jadi dagang ini, proyek dagang jadinya," sambungnya.
Jika regulasi atau aturannya belum kuat, lanjutnya, ditakutkan akan menjadi proyek mangkrak yang jadi beban kepemimpinan Indonesia selanjutnya.
"Keputusan Majelis (MPR) itu penting, supaya enggak ada lagi gugatan atau apa. Nanti kalau enggak kuat basis regulasinya, aturannya, presiden mendatang gampang saja batalin, kan rugi, akhirnya mangkrak lagi. Padahal kita sudah banyak yang mangkrak kan. Masa kita tambah lagi Ibukota mangkrak?" pungkas Hatta.
