Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin/Net

Politik

Tak Sepakat Preshold 0 Persen, Pimpinan Golkar: Harus Tetap Ada untuk Menyaring Capres Berkualitas

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 19:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beda sikap soal Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Preshold) ditunjukkan Partai Golkar.

Partai berlambang pohon beringin ini menegaskan pentingnya Preshold untuk mencari sosok calon pemimpin negara di Pemilu 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin menyatakan, pihaknya memandang capres yang akan maju di panggung Pilpres 2024 mendatang harus disaring dengan baik, agar dapat menemukan pemimpin yang berkualitas.


Maka dari itu, dia berpendapat salah satu instrumen untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas adalah dengan menetapkan ambang batas pencalonan.

"Presidential threshold harus tetap ada. Karena jika tidak para calon tidak akan tersaring," ujar Nurul kepada wartawan, Rabu (15/12).

Selain itu, Nurul juga menyampaikan ketidaksepakatannya dengan anggapan sejumlah pihak yang menyatakan Preshold bakal mengamputasi tugas dari partai politik (parpol).

Justru menurutnya, parpol merupakan wadah pendidikan politik untuk melahirkan calon pemimpin bangsa yang berkualitas.

Bakal berbanding terbalik, menurut Nurul, apabila Preshold tidak lagi digunakan, alias diubah menjadi 0 persen. Dia memprediksi, akan ada dampak yang cukup signifikan dalam dunia politik di Indonesia.

"Jika tidak ada presidential threshold maka semua orang bisa masuk (menjadi capres), dan ini bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, riuh rendah yang tidak perlu," tuturnya.

Maka dari itu, Golkar kata Nurul, lebih sepakat jika dilakukan revisi besaran Preshold, untuk supaya upaya menyaring calon berkualitas bisa tetap berjalan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya