Keinginan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menciptakan demokrasi yang bebas biaya politik, salah satunya dengan menghapus presidential threshold, terus mendapat dukungan.
Kali ini dukungan datang dari ekonom senior, DR. Rizal Ramli.
Menko Perekonomian era Gus Dur ini mengurai bahwa akibat dari keberadaan ambang batas, ongkos politik jadi mahal.
Itung-itungan Rizal Ramli, untuk menyewa partai menjadi kendaraan, seorang calon bupati harus menyiapkan uang Rp 30 miliar hingga Rp 60 miliar. Sementara seorang Gubernur harus menyiapkan Rp 100 miliar hingga Rp 300 miliar.
“Dan lebih dari Rp 1 triliun untuk capres,†tutupnya.
Firli Bahuri sendiri mengharapkan agar presidential threshold 0 persen karena banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Hal ini, sambung Firli menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.
Sama seperti mencalonkan Presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang memang digalakan oleh KPK lewat program Trisula pemberantasan korupsi.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,†kata Firli menjelaskan maksudnya agar PT 0 persen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (12/12).
