Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Langkah pemberantasan dan pencegahan tindakan korupsi yang tengah fokus dikerjakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, risiko penyuapan dan korupsi sering terjadi pada saat krisis, tidak terkecuali saat pandemi Covid-19.
"Hal ini dapat terjadi karena sejumlah faktor, tentunya terkait dengan ketidakpastian dan iklim finansial yang bergejolak, dan juga pengalihan fokus dari berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatnya risiko kesehatan dalam penanganan Covid-19," ujar Airlangga dalam video berdurasi satu setengah menit yang diunggah di akun Twitternya pada Kamis (9/12).
Untuk mendukung kepastian hukum dalam pemberantasan dan pencegahan praktik korupsi pada masa pandemi, Airlangga mengungkap satu langkah cepat pemerintah menerbitkan regulasi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.
"Pemerintah tahun lalu sudah bergerak cepat untuk memberikan (kepastian hukum) dalam menerbitkan Perppu 1 (tahun 2020) untuk memberikan landasan hukum," paparnya.
Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini, Perppu 1/2020 merupakan kebijakan
extraordaniary di bidang keuangan negara dan perekonomian, agar dalam penanganan krisis pandemi Covid-19 pemerintah bisa berkerjasama secara cepat.
"Dan tentu melibatkan berbagai aparat pemeriksa yaitu Itjen, BPKP, BPK, Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan KPK, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut sesuai prinsip
good governance, akuntabilitas, kepatutan, dan tepat sasaran yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat," tuturnya.
"Oleh karena itu, saya mendukung kegiatan daripada pencegahan korupsi. Ini sangat penting agar risiko korupsi bisa dikurangi saat ini hingga di masa mendatang," tutup Ketua Umum Partai Golkar ini.
