Berita

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua KPK, Firli Bahuri di Hakordia 2021/RMOL

Politik

Di Depan Jokowi, Firli Bahuri: Presiden adalah Pemimpin Orkestrasi Pemberantasan Korupsi

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 09:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Harapan besar digantungkan kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar memberangus praktik korupsi di Indonesia.

Sebagai seorang presiden, Joko Widodo ibarat pemimpin orkestra dalam pemberantasan korupsi yang kemudian ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK sungguh menyadari, tanpa orkestra yang baik, mumpuni, dan mapan, tentulah gerakan pemberantas korupsi tidak bisa berhasil. Kami sangat berharap dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden merupakan pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri di acara Puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Kamis pagi (9/12).


Puncak Hakordia hari ini turut dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Firli, di tangan presidenlah KPK menggantungkan harapan agar korupsi bisa dilenyapkan serta tindakan suap menyuap bisa dipinggirkan dan tidak ada lagi budaya korupsi.

"Melalui orkestra yang dipimpin presiden, kami sungguh berharap kekuasaan-kekuasaan legislatif, kekuasaan-kekuasaan yudikatif dan eksekutif menjauh dari pelaku pelaku korupsi," kata Firli.

Dalam pemberantasan korupsi, Firli menyampaikan bahwa KPK mengembangkan tiga strategi. Pertama pendidikan masyarakat, yakni mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi.

"Kita ingin mewariskan bangsa kita jauh dari pelaku-pelaku korupsi dan kita bangun budaya antikorupsi. Sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi karena kecintaan terhadap tujuan negara," jelas Firli.

Kedua adalah pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Firli mengingatkan pesan presiden bahwa kesuksesan aparatur penegak hukum bukan diukur banyaknya orang yang ditangkap, tetapi suksesnya pencegahan, dan tidak terjadi tindak pidana korupsi. Strategi ketiga adalah penindakan.

"Dengan itu,kami melakukan perbaikan sistem di seluruh lini, di seluruh kementerian lembaga," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya