Berita

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi/Net

Politik

DPD RI Dukung Penuh KSAL Jaga Kedaulatan Negara di Laut Natuna Utara

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 07:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dukungan penuh diberikan DPD RI kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang meminta prajurit untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia.

Seruan itu sendiri disampaikan Yudo Margono di tengah meningkatkanya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari China.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mendukung penuh pernyataan KSAL terkait TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa.


Dia meminta agar kedaulatan negara menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi dari gangguan asing. Kedaulatan bangsa di atas segala-galanya, oleh karena itu tidak boleh ada bangsa lain yang ingin menghina kedaulatan republik kita.

“TNI-AL telah memiliki image dan kesan yang kuat serta terus berkembang baik. Kualitas personel, persenjataan dan alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang hebat di bidang militer,” tuturnya kepada wartawan Rabu (8/12).

Menurutnya, usaha picture-building untuk membangun postur TNI-AL yang kuat telah berhasil. Akan tetapi, selain memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI-AL juga harus mampu menunjukkan kesan yang lembut dan mampu menjadi penengah di dalam konflik yang sedang terjadi.

“Hal ini untuk menghindari pencaplokan wilayah teritorial kita dari China di Laut Natuna Utara," ujar Alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut.

Fachrul Razi menambahkan, Indonesia dapat menerapkan langkah deterrence sebagai salah satu upaya naval diplomacy.  Ide dasar dari serangan dan pertahanan  adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar.

"Kawasan dengan potensi yang strategis  tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu  kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula," jelas Fachrul Razi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya