Berita

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi/Net

Politik

DPD RI Dukung Penuh KSAL Jaga Kedaulatan Negara di Laut Natuna Utara

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 07:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dukungan penuh diberikan DPD RI kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang meminta prajurit untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia.

Seruan itu sendiri disampaikan Yudo Margono di tengah meningkatkanya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari China.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mendukung penuh pernyataan KSAL terkait TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa.


Dia meminta agar kedaulatan negara menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi dari gangguan asing. Kedaulatan bangsa di atas segala-galanya, oleh karena itu tidak boleh ada bangsa lain yang ingin menghina kedaulatan republik kita.

“TNI-AL telah memiliki image dan kesan yang kuat serta terus berkembang baik. Kualitas personel, persenjataan dan alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang hebat di bidang militer,” tuturnya kepada wartawan Rabu (8/12).

Menurutnya, usaha picture-building untuk membangun postur TNI-AL yang kuat telah berhasil. Akan tetapi, selain memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI-AL juga harus mampu menunjukkan kesan yang lembut dan mampu menjadi penengah di dalam konflik yang sedang terjadi.

“Hal ini untuk menghindari pencaplokan wilayah teritorial kita dari China di Laut Natuna Utara," ujar Alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut.

Fachrul Razi menambahkan, Indonesia dapat menerapkan langkah deterrence sebagai salah satu upaya naval diplomacy.  Ide dasar dari serangan dan pertahanan  adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar.

"Kawasan dengan potensi yang strategis  tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu  kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula," jelas Fachrul Razi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya