Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Peneliti CSIS: Ancaman Demokrasi Ialah Politik Berbiaya Mahal

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 02:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peneliti CSIS Arya Fernandez berpendapat bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih berada di jalan yang benar atau baik-baik saja. Pasalnya, dia percaya bahwa setiap individu di Indonesia secara alamiah memiliki naluri bebas berpendapat tanpa dihantui oleh rasa takut berekspresi.

“Secara alamiah kita juga punya kesadaran untuk terlibat dalam aktivitas politik tanpa harus dicurigai,” ucap Arya  "Demokrasi Timur Berjaya (?)" persembahan What's Viral, di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Dari sisi itu, kata Arya, capaian demokrasi Indonesia dinilainya cukup baik meskipun ada kritik yang mencederai sistem demokrasi itu sendiri.


Namun disisi lain, ia mengungkapkan bahwa yang menjadi ancaman demokrasi di Indonesia adalah soal politik berbiaya mahal.

“Saya kira itu terjadi karena mungkin ada efek dari sistem kepemiluan kita bukan demokrasinya jadi sistem kepemiluan yang mempunyai ekses-ekses dengan biaya politik yang mahal. Dan menurut asumsi saya disetiap proporsionalitas dengan suara terbanyak itu menjadi salah satu kontributor yang memperkuat politik yang berbiaya mahal terutama di level pemilu legislatif,” tegasnya.

Dia membayangkan jika seorang Caleg maju di daerah pilihannya, dengan luas kampanye yang sangat besar penduduk yang banyak, geografi yang sulit, belum lagi level kompetisi politik antar partai yang sangat kompetitif dan itu membuat biaya untuk melakukan mobilisasi jadi lebih berat.

"Di Pulau Jawa mungkin lebih berat lagi karena tingkat kepadatan pendudukan lebh tinggi jumlah pemiluhnya lebih banyak, untuk merawat konstituen juga semakin mahal. Jadi kalau memang ada revisi UU Pemilu, saya kira dorongan untuk menerapkan kembali sistem proporsionalitas tertutup di mana pemilh hanya pemilih tanda atau lambang partai paling tidak itu menurunkan cost politik kita dari sisi pencalegan,” pungkas Arya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya