Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Peneliti CSIS: Ancaman Demokrasi Ialah Politik Berbiaya Mahal

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 02:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peneliti CSIS Arya Fernandez berpendapat bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih berada di jalan yang benar atau baik-baik saja. Pasalnya, dia percaya bahwa setiap individu di Indonesia secara alamiah memiliki naluri bebas berpendapat tanpa dihantui oleh rasa takut berekspresi.

“Secara alamiah kita juga punya kesadaran untuk terlibat dalam aktivitas politik tanpa harus dicurigai,” ucap Arya  "Demokrasi Timur Berjaya (?)" persembahan What's Viral, di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Dari sisi itu, kata Arya, capaian demokrasi Indonesia dinilainya cukup baik meskipun ada kritik yang mencederai sistem demokrasi itu sendiri.


Namun disisi lain, ia mengungkapkan bahwa yang menjadi ancaman demokrasi di Indonesia adalah soal politik berbiaya mahal.

“Saya kira itu terjadi karena mungkin ada efek dari sistem kepemiluan kita bukan demokrasinya jadi sistem kepemiluan yang mempunyai ekses-ekses dengan biaya politik yang mahal. Dan menurut asumsi saya disetiap proporsionalitas dengan suara terbanyak itu menjadi salah satu kontributor yang memperkuat politik yang berbiaya mahal terutama di level pemilu legislatif,” tegasnya.

Dia membayangkan jika seorang Caleg maju di daerah pilihannya, dengan luas kampanye yang sangat besar penduduk yang banyak, geografi yang sulit, belum lagi level kompetisi politik antar partai yang sangat kompetitif dan itu membuat biaya untuk melakukan mobilisasi jadi lebih berat.

"Di Pulau Jawa mungkin lebih berat lagi karena tingkat kepadatan pendudukan lebh tinggi jumlah pemiluhnya lebih banyak, untuk merawat konstituen juga semakin mahal. Jadi kalau memang ada revisi UU Pemilu, saya kira dorongan untuk menerapkan kembali sistem proporsionalitas tertutup di mana pemilh hanya pemilih tanda atau lambang partai paling tidak itu menurunkan cost politik kita dari sisi pencalegan,” pungkas Arya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya