Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Peneliti CSIS: Ancaman Demokrasi Ialah Politik Berbiaya Mahal

KAMIS, 09 DESEMBER 2021 | 02:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peneliti CSIS Arya Fernandez berpendapat bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih berada di jalan yang benar atau baik-baik saja. Pasalnya, dia percaya bahwa setiap individu di Indonesia secara alamiah memiliki naluri bebas berpendapat tanpa dihantui oleh rasa takut berekspresi.

“Secara alamiah kita juga punya kesadaran untuk terlibat dalam aktivitas politik tanpa harus dicurigai,” ucap Arya  "Demokrasi Timur Berjaya (?)" persembahan What's Viral, di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Dari sisi itu, kata Arya, capaian demokrasi Indonesia dinilainya cukup baik meskipun ada kritik yang mencederai sistem demokrasi itu sendiri.


Namun disisi lain, ia mengungkapkan bahwa yang menjadi ancaman demokrasi di Indonesia adalah soal politik berbiaya mahal.

“Saya kira itu terjadi karena mungkin ada efek dari sistem kepemiluan kita bukan demokrasinya jadi sistem kepemiluan yang mempunyai ekses-ekses dengan biaya politik yang mahal. Dan menurut asumsi saya disetiap proporsionalitas dengan suara terbanyak itu menjadi salah satu kontributor yang memperkuat politik yang berbiaya mahal terutama di level pemilu legislatif,” tegasnya.

Dia membayangkan jika seorang Caleg maju di daerah pilihannya, dengan luas kampanye yang sangat besar penduduk yang banyak, geografi yang sulit, belum lagi level kompetisi politik antar partai yang sangat kompetitif dan itu membuat biaya untuk melakukan mobilisasi jadi lebih berat.

"Di Pulau Jawa mungkin lebih berat lagi karena tingkat kepadatan pendudukan lebh tinggi jumlah pemiluhnya lebih banyak, untuk merawat konstituen juga semakin mahal. Jadi kalau memang ada revisi UU Pemilu, saya kira dorongan untuk menerapkan kembali sistem proporsionalitas tertutup di mana pemilh hanya pemilih tanda atau lambang partai paling tidak itu menurunkan cost politik kita dari sisi pencalegan,” pungkas Arya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya