Berita

Politisi PKS Nasir Djamil (tengah) saat hadiri "Demokrasi Timur Berjaya (?)” di Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Bahas Demokrasi Indonesia, Nasir Djamil: Ada Bibit Otoriter di Tengah Pandemi Covid-19

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 22:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Indonesia harus berbangga hati lantaran memiliki sistem pemerintahan yang mengedepankan demokrasi.

Dalam kacamata negara-negara lain, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang baik meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dalam model demokrasi di Indonesia.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil berpendapat, masyarakat Indonesia tidak perlu berputus asa dengan sistem demokrasi yang dipilih bangsa ini.


Nasir Djamil justru mengajak masyarakat untuk mengantisipasi adanya gelombang kehancuran demokrasi di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19) yang terjadi akhir-akhir ini.

"Memang kita tidak perlu berputus asa dengan demokrasi dan tentu saja kita berusaha untuk memitigasi kehancuran demokrasi, dengan cara-cara demokrasi,” ucap Nasir dalam acara diskusi "Demokrasi Timur Berjaya (?)” di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Legislator dari Aceh ini mengatakan, di tengah pandemi ini, negara yang mengusung sistem demokrasi bisa menjadi otoriter.

Argumentasi Nasir, di tengah pandemi kebijakan pemerintah justru memaksakan rakyat untuk mentaati aturan. Sehingga, muncul pandangan pandemi telah membuat banyak orang tersudutkan.

“Orang dipaksa tidak berkumpul orang dipaksa, tidak pulang kampung orang kemudian dipaksa untuk dirumahkan, sehingga ada bibit otoriter di tengah pandemi ini,” katanya.

"Meskipun memang sebenarnya saya pernah baca bahwa negara-negara otoriter tidak selalu berhasil menangani pandemi,” imbuhnya.

Dia mengimbau, masyarakat Indonesia tetap optimis dan menjaga harapannya kepada negara. Salah satu caranya, dengan mengandalkan dan memilih demokrasi sebagai salah satu pegangan dalam menjaga negara.

"Saya pikir kita harus menjaga asa dengan demokrasi karena kita kan sudah memilih demokrasi. Tapi memang kita harus siap juga menerima risiko dari demokrasi itu,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya