Politisi senior PKS, Muhammad Nasir Djamil/Net
Implementasi demokrasi di Indonesia memiliki tantangan untuk melahirkan pemimpin yang bisa menciptakan hidup dan kehidupan yang berketuhanan, berkesatuan, berkeadilan, dan berperikemanusian.
Politisi senior PKS, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, salah satu dampak dari demokarsi yang tidak memiliki landasan-landasan tersebut akan memunculkan ignorance leadership atau pemimpin yang kurang akan pengetahuan dan berkualitas.
Hal itu dia nilai sebagai tantangan sekaligus risiko dari negara yang menganut sistem demokrasi.
"Apalagi demokrasinya berjalan demokrasi transaksional, demokrasi rupiah, maka lahirlah demokrasi
ignorance leadership, pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan," ucap Nasir dalam acara diskusi 'Demokrasi Timur Berjaya (?)' di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).
Oleh karena itu, legislator asal Aceh ini berpendapat bahwa lembaga demokrasi maupun lembaga penunjang demorkasi harus dikuatkan. Karena menurut dia, seharusnya Indonesia menyandingkan sistem demokrasinya dengan Pancasila yang sesuai dengan arah pembangunan bangsa.
"Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi, karena itu kita harus mengacu pada apa yang disebut dengan negara hukum, dan apa yang disebut dengan negara demokrasi. Dan kita juga punya Pancasila, maka demokrasi kita harus kita sandingkan dengan Pancasila," katanya.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang berkemanusiaan adil dan beradab, serta demokrasi Indonesia yang merajut persatuan Indonesia.
"Kita tidak bisa melihat mayoritas minoritas semuanya harus punya kesetaraan. Tapi memang problem demorkasi itu adalah hilangnya keseteraan itu. Jadi di mana-mana negara-negara demokrasi, yang namanya kesetaraan hak itu kemudian mengalami penurunan," tuturnya.
"Jadi memang demokrasi kita itu harus demokrasi yang mengedepankan musyawarah, dan demorkasi kita harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,†tandasnya.
