Berita

Politisi senior PKS, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Jawab Tantangan Politik Transaksional, Nasir Djamil: Demokrasi Harus Kita Sandingkan dengan Pancasila

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 21:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Implementasi demokrasi di Indonesia memiliki tantangan untuk melahirkan pemimpin yang bisa menciptakan hidup dan kehidupan yang berketuhanan, berkesatuan, berkeadilan, dan berperikemanusian.

Politisi senior PKS, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, salah satu dampak dari demokarsi yang tidak memiliki landasan-landasan tersebut akan memunculkan ignorance leadership atau pemimpin yang kurang akan pengetahuan dan berkualitas.

Hal itu dia nilai sebagai tantangan sekaligus risiko dari negara yang menganut sistem demokrasi.


"Apalagi demokrasinya berjalan demokrasi transaksional, demokrasi rupiah, maka lahirlah demokrasi ignorance leadership, pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan," ucap Nasir dalam acara diskusi  'Demokrasi Timur Berjaya (?)' di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Oleh karena itu, legislator asal Aceh ini berpendapat bahwa lembaga demokrasi maupun lembaga penunjang demorkasi harus dikuatkan. Karena menurut dia, seharusnya Indonesia menyandingkan sistem demokrasinya dengan Pancasila yang sesuai dengan arah pembangunan bangsa.

"Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi, karena itu kita harus mengacu pada apa yang disebut dengan negara hukum, dan apa yang disebut dengan negara demokrasi. Dan kita juga punya Pancasila, maka demokrasi kita harus kita sandingkan dengan Pancasila," katanya.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang berkemanusiaan adil dan beradab, serta demokrasi Indonesia yang merajut persatuan Indonesia.

"Kita tidak bisa melihat mayoritas minoritas semuanya harus punya kesetaraan. Tapi memang problem demorkasi itu adalah hilangnya keseteraan itu. Jadi di mana-mana negara-negara demokrasi, yang namanya kesetaraan hak itu kemudian mengalami penurunan," tuturnya.

"Jadi memang demokrasi kita itu harus demokrasi yang mengedepankan musyawarah, dan demorkasi kita harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya