Berita

Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama/Repro

Politik

Sembilan Rekomendasi Indef agar Target Ekonomi Tumbuh 5 Persen Tercapai

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 20:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Target pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 sebesar 5 persen dianggap sulit tercapai. Pemerintahan Joko Widodo disarankan untuk melakukan sembilan rekomendasi yang disampaikan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Dalam acara, Webinar bertajuk "Evaluasi Ekonomi Indonesia 2021. Ekonomi Milenial Indef" yang digelar secara virtual, Rabu sore (8/12), Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama membeberkan sembilan rekomendasi untuk pemerintah agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi.

"Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang akan agak sulit tercapai di lima persen, dan kita juga masih punya tantangan di inflasi, nilai tukar dan suku bunga, kemudian di kemiskinan, ketimpangan dan IPM," ujar Riza seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu sore (8/12).


Rekomendasi tersebut yaitu, kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Riza, pemerintah perlu meningkatkan SDM, membenahi program-program yang ada supaya peningkatan SDM terjadi merata se-nusantara.

"Kemudian perkuat daya saing ekspor. Menjaga momentum peningkatan ekspor kita bagaimana kelanjutannya adalah salah satunya dengan hilirisasi industri," kata Riza.

Selanjutnya yang ketiga yaitu, mendorong industri manufaktur. Karena, industri manufaktur merupakan penyokong bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, saat ini trennya sedang mengalami penurunan, sehingga perlu didorong.

"Kemudian Bansos tepat sasaran. Kemiskinan masih relatif jauh dari target. Sehingga salah satu yang bisa dilakukan adalah Bansos yang tepat sasaran. Di antaranya dengan pembenahan data. Karena, sudah dua tahun ini masalah data ini masih belum terselesaikan," jelas Riza.

Yang kelima yaitu, mendorong daya beli masyarakat. Keenam, menjaga stabilitas nilai tukar.

"Menekan yield SBN. Dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar ini juga berkaitan dengan daya saing, juga agar kita dapat menekan biaya berutang. Kemudian efektivitas dana PEN. Hingga November itu masih 67,4 persen realisasinya," terang Riza.

Selanjutnya yang kedelapan yaitu, mitigasi varian Covid-19 yang terbaru harus terus digalakkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Jangan sampai lengah dan memanage mobilitas penduduk yang semakin meningkat," kata Riza.

Yang terakhir yaitu, investasi kesehatan. Pemerintah perlu menyiapkan investasi untuk ditingkatkan agar ke depannya jika terjadi pandemi atau kasus yang serupa, pemerintah bisa membuat vaksin atau lainnya sendiri tanpa menunggu dari luar negeri.

"Sehingga tidak tergantung kepada luar negeri," pungkas Riza.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya