Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

PPKM Nataru Batal, PDIP Ingatkan Pemerintah Tetap Genjot Vaksinasi

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 17:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah secara mendadak membatalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia untuk libur natal dan tahun baru (Nataru) 2022.

Dibatalkannya kebijakan tersebut menuai protes keras dari masyarakat. Pasalnya, pemerintah diniai tidak adil dalam memberlakukan PPKM antara libur lebaran dengan Nataru.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meyakini, pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 dilakukan setelah pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak.


Kata Rahmad, pemerintah pasti sudah melakukan analisa situasi kekinian.

Dengan kebijakan itu, Rahmad mengatakan, PPKM tetap berlaku seperti semula dengan basis kinerja masing-masing daerah.

"Artinya masing masing daerah yang akan menjadi panglima pengendalian Covid di dimasa liburan nataru nanti," kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/12).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, meskipun PPKM Nataru dibatalkan, masyarakat harus tetap diimbau agar tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan secara nasional menghadapi ancaman gelombang ketiga 3.

Meski capaian vaksinasi nasional tahap pertama sudah mencapai 70 persen, Rahmad tetap meminta protokol kesehatan diketatkan. Program vaksinasi, tambah Rahmad juga harus digenjot.

"Kita harus bercermin dari negara-negara di eropa, meski vaksin sudah tinggi namun gelombang Covid-19 terus mengintai. Karena itu tingkatkan vaksinasi serta  protokol kesehatan wajib dan tidak boleh kendor,” tegasnya.

Anggota dewan asal Boyolali ini mengingatkan, keputusan pembatalan PPKM level 3 secara nasional sebenarnya bersifat dinamis dan situasional.

Artinya, jelas Rahmad,  melihat situasi global saat ini, terutama munculnya varian baru  omikron, bisa saja level PPKM dinaikkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya