Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Tim Bulutangkis Indonesia Batal Ikuti Kejuaraan Dunia, Hensat: Komisi Antidoping Harus Tanggung Jawab!

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 17:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia dipastikan batal mengirimkan atlet bulutangkisnya ke ajang BWF World Championship 2021 atau Kejuaraan Dunia 2021 yang berlangsung pertengahan bulan ini. Hal ini menyebabkan kekecewaan dari banyak penggemar badminton di tanah air.

Kekecewaan juga dirasakan pengamat politik Hendri Satrio. Ia kecewa PBSI batal mengirimkan atlet ke Kejuaraan Dunia di Spanyol lantaran khawatir varian corona baru Omicron bakal menjangkiti para atlet yang dikirim ke ajang tersebut.

Menurut Hensat, pihak yang paling bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia tampil di Kejuaraan Dunia 2021 adalah Komisi Antidoping Indonesia.

"Yang harusnya bertanggung jawab kan Komisi Antidoping Indonesia itu lho. Maksud saya, ini berlarut-larut banget dan akhirnya membuat polemik ke mana-mana. Yang tentang bonus buat Piala Thomas lah, tim Indonesia mundur dari Piala Dunia Bulutangkis di Spanyol lah. Ya okelah alasannya takut sama Omicron, covid yang baru itu, tapi menurut saya pasti ada penurunan motivasi lah,” tegas Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/12).

Ditambahkan Hensat, atlet yang bertanding di Kejuaraan Dunia itu lebih membanggakan dibandingkan dengan berkibarnya bendera PBSI.

"Yang pertama mereka bertarung untuk Indonesia itu lebih membanggakan dibandingkan dengan bendera PBSI,” ucapnya.

Selain itu, Hensat juga kecewa dengan pihak-pihak yang menyerang Jonathan Christie setelah mengkritik bonus yang diterima atlet.

"Kemudian polemik masalah bonus dan buzzer yang menghajar Jojo itu kan enggak banget. Itu norak betul. Baru terjadi di pemerintahan ini,” tegasnya lagi.

"Harusnya sih segera bertindak ya, ini kan cuma menunjuk doang gitu kan terus udah enggak ada update apa-apa. Orang disuruh prestasi, berjuang segala macem, tapi penghargaaan yang paling minim saja tidak diberikan, kan aneh itu,” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya