Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Tim Bulutangkis Indonesia Batal Ikuti Kejuaraan Dunia, Hensat: Komisi Antidoping Harus Tanggung Jawab!

RABU, 08 DESEMBER 2021 | 17:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia dipastikan batal mengirimkan atlet bulutangkisnya ke ajang BWF World Championship 2021 atau Kejuaraan Dunia 2021 yang berlangsung pertengahan bulan ini. Hal ini menyebabkan kekecewaan dari banyak penggemar badminton di tanah air.

Kekecewaan juga dirasakan pengamat politik Hendri Satrio. Ia kecewa PBSI batal mengirimkan atlet ke Kejuaraan Dunia di Spanyol lantaran khawatir varian corona baru Omicron bakal menjangkiti para atlet yang dikirim ke ajang tersebut.

Menurut Hensat, pihak yang paling bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia tampil di Kejuaraan Dunia 2021 adalah Komisi Antidoping Indonesia.


"Yang harusnya bertanggung jawab kan Komisi Antidoping Indonesia itu lho. Maksud saya, ini berlarut-larut banget dan akhirnya membuat polemik ke mana-mana. Yang tentang bonus buat Piala Thomas lah, tim Indonesia mundur dari Piala Dunia Bulutangkis di Spanyol lah. Ya okelah alasannya takut sama Omicron, covid yang baru itu, tapi menurut saya pasti ada penurunan motivasi lah,” tegas Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/12).

Ditambahkan Hensat, atlet yang bertanding di Kejuaraan Dunia itu lebih membanggakan dibandingkan dengan berkibarnya bendera PBSI.

"Yang pertama mereka bertarung untuk Indonesia itu lebih membanggakan dibandingkan dengan bendera PBSI,” ucapnya.

Selain itu, Hensat juga kecewa dengan pihak-pihak yang menyerang Jonathan Christie setelah mengkritik bonus yang diterima atlet.

"Kemudian polemik masalah bonus dan buzzer yang menghajar Jojo itu kan enggak banget. Itu norak betul. Baru terjadi di pemerintahan ini,” tegasnya lagi.

"Harusnya sih segera bertindak ya, ini kan cuma menunjuk doang gitu kan terus udah enggak ada update apa-apa. Orang disuruh prestasi, berjuang segala macem, tapi penghargaaan yang paling minim saja tidak diberikan, kan aneh itu,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya