PKS Tidak Ingin Kebijakan Berubah-ubah Pemerintah Berbuntut Kecolongan Lonjakan Covid-19

RMOL. Kebijakan pemerintah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai labil. Pasalnya, pemerintah sudah mengumumkan akan melakukan penerapan PPKM level 3 jauh-jauh hari.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin menyebut, tidak sedikit masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3 Nataru.

Alifudin khawatir kebijakan yang berubah-ubah ini akan membuat masyarakat menjadi bimbang. Meskipun, peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, masyarakat tetap diimbau agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan menimbulkan kerumunan.

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar. Jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak" katanya.

Politik PKS ini menyebut, belum ada data pasti soal herd immunity atau kekebalan kelompok, sebab cakupan vaksinasi masih belum sepenuhnya merata. Juga belum ada pernyataan resmi pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok.

Seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilih kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini" pungkasnya.