Berita

Ilustrasi minyak goreng/Net

Politik

Harga Minyak Goreng Tinggi, Pimpinan Komisi VI Desak Pemerintah Lakukan Intervensi Pasar

SELASA, 07 DESEMBER 2021 | 19:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang masih berlaku sebesar Rp 11.000 per liter/o,8 kg. Sedangkan di pasaran saat ini minyak goreng curah Rp 17.800/kg dan yang bermerk mencapai Rp 19.000 hingga Rp 19.450/kg.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, geram dengan kenaikan harga minyak goreng di pasaran yang masih belum terkontrol. Padahal, kebutuhan komoditas ini terus meningkat terutama dalam menyambut natal dan tahun baru (Nataru).

Martin mengaku telah mengingatkan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, untuk segera melakukan intervensi pasar. Namun hingga sampai saat ini harga minyak goreng justru terus mengalami kenaikan.


"Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Akhir tahun seperti saat ini kebutuhan minyak goreng sudah pasti meningkat. Sementara, kita belum melihat solusi apa yang diberikan Kementerian Perdagangan," ujar Martin kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (7/12).

Ketua DPP Partai Nasdem ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang tak mengikuti aturan HET tersebut, atau dalam konteks ini mengabaikan, maka seharusnya bisa terkena sangsi.

"Pemerintah telah menetapkan HET melalui peraturan menteri, tetapi pada prakteknya ketentuan itu diabaikan dan tidak ada sangsi bahkan bagi pelaku usaha," tegasnya.

Di sisi yang lain, Martin juga menyayangkan kebijakan Kemendag yang menyatakan secara lisan bahwa HET untuk sementara tidak diberlakukan, dan mengimbau agar industri minyak goreng membanjiri pasar dengan harga promosi sebesar Rp 14.000.

"Kalau benar hal ini terjadi maka wibawa pemerintah dirusak oleh pemerintah sendiri dan sebagai fraksi pendukung pemerintah tentu berkeberatan terjadinya hal seperti ini. Paling tidak ada peraturan yang harus ditegakkan dan kalau ada pelanggaran ya jangan dibiarkan," ujarnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatra Utara 2 ini menjelaskan, kondisi di lapangan yang dinilai sungguh memprihatinkan bukan saja bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kenaikan harga minyak goreng ini juga dapat berdampak pada kesehatan rakyat.

Karena harga minyak goreng yang mahal membuat banyak masyarakat terpaksa menggunakan minyak goreng berulang yang kondisinya sudah hitam dan tidak layak.

"Bahkan minyak goreng oplosan yang dulu dengan susah payah berhasil diatasi, sekarang kembali marak lagi akibat kenaikan harga saat ini," tuturrnya.

Maka dari itu, Martin mendorong Pemerintah agar menjalankan kewajiban sebagai Domestic Market Obligation (DMO) untuk stabilisasi harga minyak goreng. Sehingga seharusnya, permasalahan harga minyak goreng saat ini tidak terus berlanjut.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah tidak hanya menyampaikan alasan penyebab kenaikan harga. Karena menurutnya, masyarakat hanya tahu harga di pasaran saat ini.

"Berikan dulu solusi untuk harga pasar. Lakukan intervensi pasar dalam bentuk program apapun itu. Karena itu yang ditunggu masyarakat saat ini. Jangan ditunggu-tunggu lagi," demikian Martin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya