Berita

Peta Laut Natuna Utara/Net

Politik

Di Balik Protes, China Kecewa Tak Diajak Ngebor di Natuna Utara

SELASA, 07 DESEMBER 2021 | 17:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aksi protes yang dilakukan oleh China terhadap pemerintah Indoensia atas pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Laut Natuna Utara ditengarai karena perusahaan negara tersebut tidak dilibatkan.

Begitu dikatakan anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam diskusi virtual RMOL World View dengan tema "Natuna Utara Punya Indonesia", Selasa (7/12).

Dijelaskan Farhan, secara prinsip protes tersebut dilayangkan karena China mengklaim batas Laut Natuna Utara sebagai wilayah mereka dengan berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dashed-line.


"China mengklaim bahwa itu daerah laut mereka dengan menggunakan nine dashed line yang kemudian mereka memprotes 'jangan drilling dong, kalau pun mau drilling harus menggunakan perusahaan Tiongkok'," ujar Farhan.

Dikatakan legislator Partai Nasdem ini, perusahaan pengeboran yang mengerjakan adalah korporasi dari Rusia dan Inggris, yaitu Harbour Energy.

"Seperti kita tahu perusahaan yang mendapatkan kontrak untuk melakukan drilling eksplorasi itu adalah perusahaan Rusia dan Inggris," katanya.

Lanjut Farhan, adapun pengeboran itu saat ini sudah selesai. Tepatnya, berlangsung sejak Januari sampai Agustus 2021.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya