Komisi I: Kemlu Harus Bisa Menjaga Ekuilibrium di Laut Natuna Utara

Kementerian Luar Negeri memiliki tugas besar dalam menjaga kesimbangan di Laut Natuna Utara di tengah klaim China dan keberadaan militer Barat di kawasan Laut China Selatan.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyebut, keberadaan kapal induk HMS Elizabeth di sekitar Laut Natuna Utara di tengah protes China atas pengeboran di wilayah tersebut memang menguntungkan bagi Indonesia.

"Tetapi seperti yang kita tahu, tidak ada bantuan yang gratis, pasti ada harganya. (Pertama) Inggris menjaga karena ada perusahaannya di situ. Kedua, Inggris juga sedang merayu agar kita bersikap lunak terhadap AUKUS," jelasnya dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Natuna Utara Punya Indonesia" pada Selasa (7/12).

Dalam hal AUKUS, politisi Partai Nasdem ini menekankan, Indonesia memiliki posisi yang keras terhadap pakta antara Australia, Inggris, dan AS tersebut.

Meski memiliki posisi yang beragam mengenai AUKUS, namun ASEAN telah mendeklarasikan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN).

Berdasarkan kesepakatan segitiga, Inggris dan AS berkomitmen untuk memberikan Australia kapal selam bertenaga nuklir. Walau tidak memiliki rudal nuklir, kapal selam dengan teknologi tersebut tetap mengancam.

Kapal selam bertenaga nuklir dikenal sulit terdeteksi karena tidak membuat suara. Dengan teknologinya, kapal selam tersebut dapat menyelam hingga 1.000 meter selama tiga bulan.

Sebagai perbandingan, kapal selam KRI Nanggala hanya mampu menyelam 500 meter selama sepekan.

"Bayangkan kalau dibiarkan, kapal selam nuklir ini akan ada di Selat Karimata, Selat Malaka, Selat Bali," ucapnya.

Untuk itu, Farhan melanjutkan, Indonesia memiliki tugas penting untuk menjaga ekulibrium di kawasan tersebut.

"Kemlu tidak bisa bekerja sendiri. Kemlu harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kemhan, Bakamla, KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) Kemhub, kemudian satelit yang dimiliki Kominfo," tuturnya.