Berita

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam diskusi RMOL World View pada Selasa, 7 Desember 2021/Repro

Politik

Selain Protes, China Kerahkan Tiga Fregat ke Sekitar Zona Pengeboran Laut Natuna Utara

SELASA, 07 DESEMBER 2021 | 15:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sebelum menyatakan protes atas pengeboran di Laut Natuna Utara, China juga dilaporkan mengerahkan enam kapal, termasuk tiga fregat, satu Coast Guard, satu kapal survey, dan satu kapal nelayan ke wilayah tersebut.

Berbicara dalam diskusi virtual RMOL World View bertema "Natuna Utara Punya Indonesia" pada Selasa (7/12), anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan membeberkan kembali informasi China telah mengirim nota diplomatik untuk menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Natuna Utara.

Pada awalnya, ia mengaku mendapatkan laporan dari nelayan dan pekerja dari perusahaan pengeboran terkait aktivitas armada laut China di sekitar mereka.


Menanggapi laporan tersebut, Farhan kemudian berkomunikasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hasil koordinasi itu, Bakamla mengakui sudah berpatroli dan memang ada gerakan dari armada laut China.

"Mereka (Bakamla membawa) satu armada angkatan laut, yang dalam jangkauan operasi (mendapati) total ada enam kapal, tiga kapal fregat dari angkatan laut Tiongkok, satu coastguard, satu nelayan dan satu survei," ujar legislator Partai Nasdem ini.

"Mereka manuvernya itu kadang-kadang dekat banget dengan tempat drilling," sambungnya.

Usai mendapat laporan itu, lanjutnya, Farhan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan apakah mannuver kapal-kapal itu ada izin kerjasama atau tidak.

"Ternyata nggak ada, makanya kami melayangkan surat yang dijawabnya dengan dua hal itu, bahwa China mengklaim bahwa itu daerah laut mereka dengan menggunakan nine dashed-line," lanjutnya.

Berdasarkan Konvesi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 2017, wilayah Laut Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya