Berita

Arief Poyuono bersama Prabowo Subianto dalam satu kesempatan/Net

Politik

Sebut Cuma Orang Jawa yang Bisa Jadi Presiden, Arief Poyuono Persis Hitler

SELASA, 07 DESEMBER 2021 | 05:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pernyataan Arief Poyuono terkait sulitnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Presiden lantaran bukan berasal dari suku Jawa dengan alasan orang Jawa tak akan memilih pemimpin di luar suku mereka mengarah etnosentrime.

Demikian pendapat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/12).

Cara berpikir Arief, menurut Jamiluddin sangat tertinggal dan kurang berwawasan. Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa yang multi etnik, sehingga tidak tepat berpikir pemimpin hanya boleh dari suku Jawa.  


“Sikap etnosentrime tersebut tentu membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab, sikap etnosentrisme itu pada umumnya berkembang di negara totaliter,” kata Jamiluddin mengingatkan.

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini menerangkan, sikap dan pemikiran Arief itu hampir sama dipraktikan oleh Adolf Hitler saat memimpin Jerman. Hitler melalui NAZI terus menerus mengagungkan rakyat Jerman sebagai bagian dari Ras Arya.

“NAZI menilai Ras Arya ras paling unggul, karena itu paling berhak memimpin dunia. Ras lain hanya pecundang, karenanya sah untuk dipimpin dan dikuasai,” kata Jamiluddin.

Oleh karenannya, lanjut Jamil, pemikiran Arief selain berbahaya juga tidak cocok di negara demokrasi seperti Indonesia. Jika dibiarkan, maka hal itu tidak memberi ruang bagi suku lain untuk memimpin.

“Indonesia yang dihuni multi etnis, tentu sikap etnosentrisme dapat mengganggu NKRI. Suku lain akan merasa tertutup untuk menjadi presiden. Hal itu dapat membuat frustasi suku lain,” ujarnya.

Selain itu, Arief Poyuono juga terlalu mengenalisir orang Jawa. Semua orang Jawa seolah sudah pasti akan memilih sukunya. Generalisasi seperti itu tentu sangat menyesatkan. Sebab, kalau pola pikir itu yang digunakan, maka semua orang Jawa seolah tipe pemilih emosional.

Padahal, realitas politiknya banyak orang Jawa yang termasuk pemilih rasional. Pemilih seperti ini memilih Capres buka karena satu suku atau satu agama, tapi lebih karena dinilainya paling layak dibandingkan capres lainnya,” imbuh Jamiluddin.

Pada umumnya, Jamiluddin menambahkan, semakin terdidik pemilih akan semakin rasional dalam memilih Capres. Kecenderungan ini yang terus terjadi di Indonesia, dimana pemilih terbesar saat ini adalah kalangan muda. Mereka ini pada umumnya sudah terdidik.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya