Berita

Pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat/Ist

Politik

Pakar: Indonesia Harus Tutup Semua Bandara dan Pelabuhan Hindari Jebakan Omicron

RABU, 01 DESEMBER 2021 | 17:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Larangan masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) asal 11 negara terjangkit Covid-19 varian Omicron dinilai bukan keputusan tepat.

Menurut pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Indonesia harusnya menutup seluruh bandara dan pelabuhan tanpa terkecuali.

"Indonesia harus membatasi seluruh warga asing tidak hanya dari Afrika Selatan dan Hongkong untuk mencegah penyebaran varian baru omicron," kata Achmad Nur Hidayat, Rabu (1/12).


Co-Founder Narasi Institute ini menambahkan, Indonesia harusnya belajar dari varian delta. Saat varian delta muncul, Indonesia terlambat menutup pintu masuk internasional sehingga angka kematian mencapai 140 ribu orang.

Bahkan, akibat varian delta, ekonomi Indonesia mengalami defisit Rp 550 triliun sampai Oktober 2021.

"Kematian 140 ribu orang dan defisit Rp 550 triliun itu adalah keterlambatan tutup pintu pelabuhan dan bandara. Apakah sekarang kita akan ulang lagi, terlambat saat omicron tiba?" tekannya.

Ia mengingatkan, windows of oppotunity Indonesia dalam menutup bandara tersebut sangat sempit, sehingga penutupan bandara dan pelabuhan harus dilakukan segera.

"Bila kasusnya sudah masuk di Indonesia, maka penutupan tersebut menjadi tidak berguna lagi," tandasnya.

Adapun 11 negara yang masuk daftar merah pemerintah Indonesia akibat varian omicron adalah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya