Kepala daerah diharapkan mencoret rencana program pemerintah daerah jika tidak mengacu kepada tujuh indikator yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, agar tidak hanya menghamburkan uang negara.
Demikian disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan sambutan pembukaan di rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu pagi (1/12).
"Apakah pembangunan di daerah bapak telah mendatangkan manfaat bagi rakyat atau tidak, atau belum, ada 7," ujar Firli seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (1/12).
Tujuh indikator tersebut yaitu, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka gini rasio.
Firli mempersilakan kepada para kepala daerah untuk datang ke BPS sebelum melakukan perencanaan pembangunan.
"Kalau tidak menyangkut tujuh indikator ini boleh bapak gubernur dan wakil gubernur coret, karena itu akan menghambur-hamburkan biaya negara tapi tidak menyasar kepada tujuan," jelas Firli.
Firli pun menerangkan, bagi kepala daerah yang menjabat dua periode, harusnya bisa melihat periode pertamanya terhadap tujuh indikator tersebut untuk dijadikan pelajaran di periode selanjutnya.
Sedangkan bagi kepala daerah baru, bisa menjadikan pelajaran kepala daerah sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tujuh indikator tersebut atau tidak.
"Silakan Bapak baca raport masing-masing," kata Firli.
Di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi dan Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Gorontalo, Firli menampilkan sebuah grafik tujuh indikator masing-masing daerah tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.
Di mana, untuk angka kemiskinan, Sulawesi Utara (Sulut) 7,77 persen; Sulawesi Selatan (Sulsel) 8,78 persen; Sulawesi Tengah (Sulteng) 13 persen; Sulawesi Tenggara (Sultra) 11,66 persen; Sulawesi Barat (Sulbar) 11,29 persen; Gorontalo 15,61 persen; Kaltara 7,36 persen; Kaltim 6,54 persen dan nasional 10,14 persen.
"Misalnya di angka kemiskinan nasional 10,14 persen, lihat siapa yang berada di atas rasional, disini kelihatan pak. Sulawesi Tengah 13 persen, Sulawesi Tenggara 11,6 persen, Sulawesi Barat 11,26 persen Gorontalo 15,61 persen. Angka kemiskinan yang di bawah nasional Kaltim-Kaltara, Sulut, Sulawesi Selatan, 4 provinsi. Ini sengaja saya kasih supaya menjadi trigger," tutur Firli.
Selanjutnya angka pengangguran, Sulut 7,06 persen; Sulsel 5,72 persen; Sulteng 3,75 persen; Sultra 3,92 persen; Sulbar 3,13 persen; Gorontalo 3,01 persen; Kaltara 4,58 persen; Kaltim 6,83 persen; dan nasional 6,49 persen.
Kemudian angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup, Sulut 118,53 persen; Sulsel 79,6 persen; Sulteng 129,66 persen; Sultra 108,08 persen; Sulbar 139,25 persen; Gorontalo 234,37 persen; Kaltara 148,2 persen; Kaltim 122,65 persen; dan nasional 87,93 persen.
Lalu angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup, Sulut 1,1 persen; Sulsel 2,82 persen; Sulteng 6,68 persen; Sultra 8,08 persen; Sulbar 9,17 persen; Gorontalo 10,21 persen; Kaltara 10,62 persen; Kaltim 8,83 persen; dan nasional 5,37 persen.
Selanjutnya indeks pembangunan manusia, Sulut 73,3 persen; Sulsel 72,74 persen; Sulteng 69,79 persen; Sultra 71,66 persen; Sulbar 66,36 persen; Gorontalo 69 persen; Kaltara 71,19 persen; Kaltim 76,88 persen; dan nasional 72,29 persen.
Kemudian pendapatan per kapita, Sulut Rp 52,8 juta; Sulsel Rp 56,5 juta; Sulteng Rp 63,8 juta; Sultra Rp 47,2 juta; Sulbar Rp 32,7 juta; Gorontalo Rp 34,2 juta; Kaltara Rp 130,8 juta; Kaltim Rp 160,1 juta; dan nasional Rp 56,9 juta.
Lalu angka gini rasio, Sulut 0,365; Sulsel 0,382; Sulteng 0,316; Sultra 0,390; Sulbar 0,355; Gorontalo 0,408; Kaltara 0,292; Kaltim 0,334; dan nasional 0,384.
"Kami tampilkan data ini supaya jadi penyemangat bapak dan ibu sekalian untuk melakukan program-program perencanaan pembangunan. Kalau tidak, nanti lima tahun terlewatkan begitu saja tidak ada apa-apa yang bapak bisa berikan," pungkas Firli.
