Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Ingkar Janji, MPR Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 18:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menjelang perombakan kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo yang diisukan terlaksana pada Rabu Pon bulan Desember, lembaga legislatif mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad mengatakan, kinerja Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Jokowi, khususnya terkait pengelolaan APBN, tak diterlaksana dengan benar.

Salah satu contohnya, disebutkan Fadel adalah mengenai slot anggaran MPR RI untuk sosialisasi empat pilar yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Sri Mulyani.  

"Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," ujar Fadel dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, (30/11).

Fadel menyampaikan, pada saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait sosialisasi MPR RI, pihaknya dijanjikan akan menerima enam kali lipat dari anggaran sosialisasi empat pilar setiap tahunnya. Namun saat ini hanya empat kali.

"Kita dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor. Kita bilang, presiden anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuman empat orang, sekarang sudah 10 orang kok malah lebih turun," ungkap Fadel.

"Saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang (Ketua MPR RI) bicara dengan Mensesneg (yang memerintahkan kita) bilang ke menteri keuangan. Tetapi dia acuhkan," sambungnya

Fadel mengaku kecewa berat dengan Sri Mulyani, lantaran membatalkan adanya anggaran sosialisasi empat pilar. Padahal telah melakukan rapat bersama badan anggaran namun hal tersebut tidak dikabulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian. Atur lagi, dia batalin," katanya.

Atas dasar itu, MPR RI meminta Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, lantaran tidak menepati janjinya.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden (Jokowi) untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tegasnya.

"MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain," tutupnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya