Berita

Presiden pertama Barbados, Sandra Mason, berdiri setelah dilantik pada tengah malam/AFP

Dunia

Resmi Jadi Negara Republik, Barbados Copot Ratu Inggris Sebagai Kepala Negara

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 13:11 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Negara kecil di wilayah kepulauan Karibia, yakni Barbados membuat sejarah baru dengan meresmikan diri sebagai negara republik pada awal pekan ini.

Dengan demikian, negara tersebut resmi mencopot kedudukan Ratu Inggris sebagai kepala negara serta memutus ikatan kolonial yang terjalin sejak hampir 400 tahun setelah kapal Inggris pertama tiba di pulau Karibia itu.

Momen pergantian tersebut disambut meriah dengan sorak sorai dari warga Barbados yang turun ke jalanan ibu kota, terutama di salah satu titik kumpulnya di Jembatan Chamberlain di Bridgetown pada Senin tengah malam (29/11) waktu setempat.


Selain itu, pergantian tersebut menjadi semakin khidmat ketika lagu kebangsaan Barbados dikumandangkan dari Heroes Square, yang juga dipadati oleh warga, bersamaan dengan dilepaskannya 21 tembakan ke udara.

Pada momen bersejarah itu, pewaris takhta Kerajaan Inggris, yakni Pangeran Charles turut hadir. Ia menjadi saksi bagaimana sejumlah atribut dan standar kerajaan diturunkan. Ia juga menjadi saksi bagaimana Barbados baru diumumkan.

Bersamaan dengan momen tersebut, Sandra Mason dilantik sebagai presiden pertama Barbados di bawah bayang-bayang parlemen Barbados.

Mason terpilih bulan lalu oleh sesi gabungan Dewan Majelis dan Senat negara itu.

“Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita,” kata Mason usai dilantik.

"Orang Barbados menginginkan kepala negara Barbados," tambahnya, sebagaimana dikabarkan Al Jazeera.

Pergantian kekuasaan itu disambut dengan hangat oleh banyak warga Barbados. Mereka yang mendukung mengatakan bahwa dengan mencopot Ratu Inggris sebagai kepala negara Barbados, maka akan mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia.

Pergantian kekuasaan ini pun bukanlah langkah yang terjadi dalam semalam, melainkan sudah diumumkan sejak tahun lalu selama Pidato Takhta tahunan.

Dengan perubahan baru ini, Barbados akan tetap menjadi republik dalam Persemakmuran atau Commonwealth, yakni sebuah pengelompokan 54 negara di Afrika, Asia, Amerika dan Eropa.

Tetapi penarikan Barbados dari monarki akan membawa jumlah wilayah Persemakmuran, atau negara-negara yang mempertahankan Ratu Inggris sebagai kepala negara mereka, menjadi lebih sedikit, yakni menjadi 15. Termasuk di dalamnya adalah Jamaika, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini.

Sebelum Barbados, negara terakhir yang "membuang mahkota" adalah pulau Mauritius di Samudra Hindia pada tahun 1992.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya