Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir, jadi Anggota Kehormatan Banser/Net

Politik

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Pengamat: Ada Kepentingan untuk 2024

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada Minggu (28/11). Erick dilantik setelah mengikuti prosesi pelantikan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar).

Melalui akun Instagram pribadinya, @erickthohir, dirinya mengaku merasa terhormat dapat gabung ke dalam keluarga besar Banser.

"Suatu kehormatan yang luar biasa, diterima menjadi keluarga besar Banser," kata Erick.


Menurut penilaian pengamat politik, Dedi Kurnia Syah Putra, langkah Erick jadi Anggota Kehormatan Banser ini merupakan suatu pergerakan politik.

Sebab, dikatakan Dedi, Banser yang berafiliasi dengan organisasi besar Islam memiliki basis massa besar yang dapat digunakan untuk mendompleng popularitas.

"Kepentingannya adalah untuk menggaet kelompok Banser, kita bisa melihat aktivitas Banser itu berafiliasi dengan NU maupun Ansor yang tentunya menawarkan massa yang cukup menggiurkan bagi elite politik tanah air," jelas Dedi saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/11).

"Bisa saja ke depan organisasi lain tertarik untuk merekrut Erick Thohir," imbuhnya.

Ditambahkan Dedi, progres pembangunan citra yang dilakukan Erick Thohir karena ada kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Saya kira Erick Thohir tidak mungkin membangun citra, reputasi, kalau tidak ada orientasi di tahun politik 2024," paparnya.

Meski begitu, Dedi menyayangkan langkah Erick yang terkesan memaksakan diri saat mengikuti prosesi Diklatsar sebelum dilantik sebagai Anggota Kehormatan Banser.

"Tetapi dalam kapasitas propaganda politik diperlukan seolah-olah, bahwa Erick Thohir seolah-olah mengalami kaderisasi, padahal ini tidak rasional. Dia bukan kader yang memulai dari bawah kemudian jadi anggota. Dia diminta karena posisinya sebagai Menteri BUMN artinya ketokohannya sudah elite lebih dahulu,"  tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

"Jadi, ada kritik kepada tokoh-tokoh politik hari ini. Mereka tidak perlu memaksakan untuk terlihat menjadi bagian dari kelas rakyat kalau faktanya mereka tidak lahir dari kelas itu," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya