Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir, jadi Anggota Kehormatan Banser/Net

Politik

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Pengamat: Ada Kepentingan untuk 2024

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada Minggu (28/11). Erick dilantik setelah mengikuti prosesi pelantikan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar).

Melalui akun Instagram pribadinya, @erickthohir, dirinya mengaku merasa terhormat dapat gabung ke dalam keluarga besar Banser.

"Suatu kehormatan yang luar biasa, diterima menjadi keluarga besar Banser," kata Erick.


Menurut penilaian pengamat politik, Dedi Kurnia Syah Putra, langkah Erick jadi Anggota Kehormatan Banser ini merupakan suatu pergerakan politik.

Sebab, dikatakan Dedi, Banser yang berafiliasi dengan organisasi besar Islam memiliki basis massa besar yang dapat digunakan untuk mendompleng popularitas.

"Kepentingannya adalah untuk menggaet kelompok Banser, kita bisa melihat aktivitas Banser itu berafiliasi dengan NU maupun Ansor yang tentunya menawarkan massa yang cukup menggiurkan bagi elite politik tanah air," jelas Dedi saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/11).

"Bisa saja ke depan organisasi lain tertarik untuk merekrut Erick Thohir," imbuhnya.

Ditambahkan Dedi, progres pembangunan citra yang dilakukan Erick Thohir karena ada kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Saya kira Erick Thohir tidak mungkin membangun citra, reputasi, kalau tidak ada orientasi di tahun politik 2024," paparnya.

Meski begitu, Dedi menyayangkan langkah Erick yang terkesan memaksakan diri saat mengikuti prosesi Diklatsar sebelum dilantik sebagai Anggota Kehormatan Banser.

"Tetapi dalam kapasitas propaganda politik diperlukan seolah-olah, bahwa Erick Thohir seolah-olah mengalami kaderisasi, padahal ini tidak rasional. Dia bukan kader yang memulai dari bawah kemudian jadi anggota. Dia diminta karena posisinya sebagai Menteri BUMN artinya ketokohannya sudah elite lebih dahulu,"  tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

"Jadi, ada kritik kepada tokoh-tokoh politik hari ini. Mereka tidak perlu memaksakan untuk terlihat menjadi bagian dari kelas rakyat kalau faktanya mereka tidak lahir dari kelas itu," tandasnya.

Populer

Soal Ijazah Jokowi, Mahfud: yang Menuduh Ditangkap, yang Dituduh Belum Diadili

Rabu, 16 April 2025 | 16:46

Alumni UGM Malu Berat Citra Kampus Rusak Gegara Ulah Jokowi

Rabu, 16 April 2025 | 08:51

Jokowi Kini Disebut Lulusan Fakultas Kedokteran UGM

Kamis, 17 April 2025 | 08:48

Microsoft Pecat Dua Insinyur yang Protes Penggunaan AI oleh Militer Israel

Senin, 14 April 2025 | 12:55

Masih Berlangsung, KPK Geledah Rumah LaNyalla Mattalitti

Senin, 14 April 2025 | 14:56

Pengacara Hotma Sitompul Meninggal Dunia

Rabu, 16 April 2025 | 12:58

Walikota Surabaya Akan Cabut Izin Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan

Sabtu, 19 April 2025 | 01:32

UPDATE

PDIP: Solo Sudah jadi Kota Dagang, Tidak Perlu Diistimewakan

Kamis, 24 April 2025 | 16:04

Permintaan Melonjak, Toko Emas Mulai Batasi Pembelian Emas Batangan

Kamis, 24 April 2025 | 15:58

Sekolah Rakyat Sumedang akan Dibangun, Legislator PAN Harap Efektif Tekan Angka Putus Sekolah

Kamis, 24 April 2025 | 15:57

Ini Saran Susi Pudjiastuti Agar Kekayaan Tak Dikuasai Segelintir Orang

Kamis, 24 April 2025 | 15:56

Politikus PDIP Ungkap Ada Usulan Kota Solo Jadi Daerah Istimewa

Kamis, 24 April 2025 | 15:40

Pejabat Eropa Akui Banyak Pekerjaan untuk Capai Kesepakatan Dagang dengan AS

Kamis, 24 April 2025 | 15:39

Bahas RUU Statistik, Baleg DPR Fokus pada Hal-hal Strategis Ini

Kamis, 24 April 2025 | 15:18

DPR Panggil Dirjen Otda Bahas Usul Ratusan Pemekaran

Kamis, 24 April 2025 | 15:13

Sri Mulyani Klaim Penerimaan Pajak Menguat Usai Perbaikan Coretax

Kamis, 24 April 2025 | 15:11

Cak Imin Desak Kemenkes Investigasi Keracunan MBG

Kamis, 24 April 2025 | 14:57

Selengkapnya