Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir, jadi Anggota Kehormatan Banser/Net

Politik

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Pengamat: Ada Kepentingan untuk 2024

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada Minggu (28/11). Erick dilantik setelah mengikuti prosesi pelantikan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar).

Melalui akun Instagram pribadinya, @erickthohir, dirinya mengaku merasa terhormat dapat gabung ke dalam keluarga besar Banser.

"Suatu kehormatan yang luar biasa, diterima menjadi keluarga besar Banser," kata Erick.


Menurut penilaian pengamat politik, Dedi Kurnia Syah Putra, langkah Erick jadi Anggota Kehormatan Banser ini merupakan suatu pergerakan politik.

Sebab, dikatakan Dedi, Banser yang berafiliasi dengan organisasi besar Islam memiliki basis massa besar yang dapat digunakan untuk mendompleng popularitas.

"Kepentingannya adalah untuk menggaet kelompok Banser, kita bisa melihat aktivitas Banser itu berafiliasi dengan NU maupun Ansor yang tentunya menawarkan massa yang cukup menggiurkan bagi elite politik tanah air," jelas Dedi saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/11).

"Bisa saja ke depan organisasi lain tertarik untuk merekrut Erick Thohir," imbuhnya.

Ditambahkan Dedi, progres pembangunan citra yang dilakukan Erick Thohir karena ada kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Saya kira Erick Thohir tidak mungkin membangun citra, reputasi, kalau tidak ada orientasi di tahun politik 2024," paparnya.

Meski begitu, Dedi menyayangkan langkah Erick yang terkesan memaksakan diri saat mengikuti prosesi Diklatsar sebelum dilantik sebagai Anggota Kehormatan Banser.

"Tetapi dalam kapasitas propaganda politik diperlukan seolah-olah, bahwa Erick Thohir seolah-olah mengalami kaderisasi, padahal ini tidak rasional. Dia bukan kader yang memulai dari bawah kemudian jadi anggota. Dia diminta karena posisinya sebagai Menteri BUMN artinya ketokohannya sudah elite lebih dahulu,"  tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

"Jadi, ada kritik kepada tokoh-tokoh politik hari ini. Mereka tidak perlu memaksakan untuk terlihat menjadi bagian dari kelas rakyat kalau faktanya mereka tidak lahir dari kelas itu," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya