Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir, jadi Anggota Kehormatan Banser/Net

Politik

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Pengamat: Ada Kepentingan untuk 2024

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada Minggu (28/11). Erick dilantik setelah mengikuti prosesi pelantikan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar).

Melalui akun Instagram pribadinya, @erickthohir, dirinya mengaku merasa terhormat dapat gabung ke dalam keluarga besar Banser.

"Suatu kehormatan yang luar biasa, diterima menjadi keluarga besar Banser," kata Erick.


Menurut penilaian pengamat politik, Dedi Kurnia Syah Putra, langkah Erick jadi Anggota Kehormatan Banser ini merupakan suatu pergerakan politik.

Sebab, dikatakan Dedi, Banser yang berafiliasi dengan organisasi besar Islam memiliki basis massa besar yang dapat digunakan untuk mendompleng popularitas.

"Kepentingannya adalah untuk menggaet kelompok Banser, kita bisa melihat aktivitas Banser itu berafiliasi dengan NU maupun Ansor yang tentunya menawarkan massa yang cukup menggiurkan bagi elite politik tanah air," jelas Dedi saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/11).

"Bisa saja ke depan organisasi lain tertarik untuk merekrut Erick Thohir," imbuhnya.

Ditambahkan Dedi, progres pembangunan citra yang dilakukan Erick Thohir karena ada kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Saya kira Erick Thohir tidak mungkin membangun citra, reputasi, kalau tidak ada orientasi di tahun politik 2024," paparnya.

Meski begitu, Dedi menyayangkan langkah Erick yang terkesan memaksakan diri saat mengikuti prosesi Diklatsar sebelum dilantik sebagai Anggota Kehormatan Banser.

"Tetapi dalam kapasitas propaganda politik diperlukan seolah-olah, bahwa Erick Thohir seolah-olah mengalami kaderisasi, padahal ini tidak rasional. Dia bukan kader yang memulai dari bawah kemudian jadi anggota. Dia diminta karena posisinya sebagai Menteri BUMN artinya ketokohannya sudah elite lebih dahulu,"  tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

"Jadi, ada kritik kepada tokoh-tokoh politik hari ini. Mereka tidak perlu memaksakan untuk terlihat menjadi bagian dari kelas rakyat kalau faktanya mereka tidak lahir dari kelas itu," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya