Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir, jadi Anggota Kehormatan Banser/Net

Politik

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Pengamat: Ada Kepentingan untuk 2024

SELASA, 30 NOVEMBER 2021 | 12:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada Minggu (28/11). Erick dilantik setelah mengikuti prosesi pelantikan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar).

Melalui akun Instagram pribadinya, @erickthohir, dirinya mengaku merasa terhormat dapat gabung ke dalam keluarga besar Banser.

"Suatu kehormatan yang luar biasa, diterima menjadi keluarga besar Banser," kata Erick.


Menurut penilaian pengamat politik, Dedi Kurnia Syah Putra, langkah Erick jadi Anggota Kehormatan Banser ini merupakan suatu pergerakan politik.

Sebab, dikatakan Dedi, Banser yang berafiliasi dengan organisasi besar Islam memiliki basis massa besar yang dapat digunakan untuk mendompleng popularitas.

"Kepentingannya adalah untuk menggaet kelompok Banser, kita bisa melihat aktivitas Banser itu berafiliasi dengan NU maupun Ansor yang tentunya menawarkan massa yang cukup menggiurkan bagi elite politik tanah air," jelas Dedi saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/11).

"Bisa saja ke depan organisasi lain tertarik untuk merekrut Erick Thohir," imbuhnya.

Ditambahkan Dedi, progres pembangunan citra yang dilakukan Erick Thohir karena ada kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Saya kira Erick Thohir tidak mungkin membangun citra, reputasi, kalau tidak ada orientasi di tahun politik 2024," paparnya.

Meski begitu, Dedi menyayangkan langkah Erick yang terkesan memaksakan diri saat mengikuti prosesi Diklatsar sebelum dilantik sebagai Anggota Kehormatan Banser.

"Tetapi dalam kapasitas propaganda politik diperlukan seolah-olah, bahwa Erick Thohir seolah-olah mengalami kaderisasi, padahal ini tidak rasional. Dia bukan kader yang memulai dari bawah kemudian jadi anggota. Dia diminta karena posisinya sebagai Menteri BUMN artinya ketokohannya sudah elite lebih dahulu,"  tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini.

"Jadi, ada kritik kepada tokoh-tokoh politik hari ini. Mereka tidak perlu memaksakan untuk terlihat menjadi bagian dari kelas rakyat kalau faktanya mereka tidak lahir dari kelas itu," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya