Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman/Net
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung mengklaim punya alasan kuat untuk melakukan walk out (WO) di Rapat Paripurna DPRD pada Jumat lalu (26/11).
Fraksi PSI mengaku telah mengajukan keberatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Bahkan, argumen-argumen keberatan telah dilontarkan baik secara lisan saat pembahasan maupun secara tertulis.
Begitu disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Senin (29/11).
"Kita sudah sering memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis, tapi sampai akhir yang disepakati oleh forum belum memenuhi ekspektasi kita secara proporsi belanja," jelas Chris.
"Sebenarnya
walk out ini proses akhir, sebelumnya pembahasan APBD sudah dibahas dalam Banggar cukup lama, hampir dua bulan," imbuhnya.
Chris menilai, komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
"Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan walikota selama ini,†ujarnya.
Chris menambahkan, anggaran belanja modal sebesar Rp626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40% APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar Rp112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.
"Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya,†kata Christian.
"Kita berharap porsi belanja modal bebih besar karena angka belanjanya 9,4 persen tidak akan bisa menjawab persoalan Kota Bandung," tambah Chris.
Aksi walk out dilakukan anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi PSI saat Rapat Paripurna DPRD pada Jumat siang (26/11). Mereka kecewaa terhadap postur RAPBD 2022 yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot,†kata Chris.
PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.
Christian juga mengkritisi anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp20 juta di tahun 2022 ini.
“Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,†beber Christian.
PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukan transformasi dan transparansi anggaran.
“Kami ingat dulu warga Bandung sangat bangga dengan kotanya. Banyak gebrakan, pembangunan, taman-taman indah dan tertata di pemerintahan sebelumnya. Sekarang banyak sekali kemunduruan. Kami berharap penyusunan APBD seharusnya menjadi kesempatan membangun kembali Bandung. Tapi itu tidak terefleksikan di RAPBD 2022 ini. Kami tegas menolak,†tutup Christian.
