Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Minta APBN 2022 Fokus Pada Visi Presidensi G20 dan Enam Kebijakan Utama Ini

SENIN, 29 NOVEMBER 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, diharapkan Presiden Joko Widodo, bisa berperan sentral pada sejumlah kegiatan dan kebijakan utama pemerintah.

Jokowi menuturkan, keberadaan varian baru disejumlah negara masih mengancam banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Sehingga dia menekankan, langkah antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang pemerintah lakukan.

"Serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan. Dan menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel," ujar Jokowi dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/11).


Salah satu harapan Jokowi untuk APBN 2022 adalah ikut berperan secara sentral dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan yang dimulai Desember 2021 ini.

Sebagai presidensi G20, Jokowi ingin menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

"Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural," ucapnya.

Maka dari itu, Jokowi meminta agar APBN 2022 bisa fokus pada enam kebijakan berikut ini:

1. Melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan

2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan

3. Peningkatan SDM yang unggul

4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi

5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah

6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya