Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay/RMOL
Sejumlah partai politik saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menyongsong pemilihan umum 2024 mendatang. Terdapat perdebatan alot soal waktu yang tepat untuk pelaksanaan pemilu.
Pemerintah menginginkan pelaksanaan pemilu jatuh pada bulan Mei, namun tak sedikit parpol yang kurang sepakat.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) lewat Komite Penanganan Pemilu Nasional (KPPN) PAN saat ini menggelar pertemuan tertutup untuk mempersiapan Pemilu.
Pertemuan rutin itu melibatkan tingkat kepengurusan pusat hingga daerah. Tujuannya, untuk konsolidasi internal berkenaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Selain menuntaskan konsolidasi organisasi, PAN juga serius menyusun berbagai instrumen yang berkenaan dengan pemilu. PAN menilai bahwa pemilu yang akan datang akan jauh lebih menantang. Sebab, sesuai dengan keputusan MK, Pemilu aman dilaksanakan secara serentak,†ucap Saleh kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/11).
Dia menambahkan, instrumen pemilu sangat banyak. Merespons hal itu, PAN melakukan rapat rutin agar aturan konstitusi terkait Pemilu 2024 mampu dilaksanakan dengan baik baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Instrumen pemilu itu banyak. Kami tentu saja akan mengikuti pembahasan terkait penyelenggara Pemilu, aturan yang disiapkan, verifikasi administratif, dan tentu saja saksi-saksi di TPS-TPS,†imbuhnya,
Menyinggung soal aturan penyelenggaraan Pemilu, PAN, kata Saleh akan taat dan patuh pada aturan konstitusi secara seksama.
Secara khusus, Saleh menekankan terkait pelaksanaan Pemilu serentak yang akan menguras tenaga baik penyelenggara maupun partai politik itu sendiri dalam menyiapkan kadernya.
"Sebab, akan ada aturan yang berbeda dengan Pemilu lalu. Kita berharap agar masyarakat bisa memahami. Kalau masyarakat tidak paham, akan berimplikasi pada kualitas pemilu,†ucapnya.
Berkenaan dengan itu, KPPN (Komite Pemenangan Pemilu Nasional) PAN selalu melaksanakan rapat rutin. Tidak hanya rapat dengan pengurus harian di tingkat pusat, tetapi juga rapat dengan wilayah dan daerah.
"Kebijakan-kebijakan partai terkait pemenangan pemilu diharapkan dapat tersosialisasi dengan baik,†demikian Saleh.
