Berita

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing/Net

Dunia

Peringatan Junta: Mereka yang Berinvestasi untuk Menggulingkan Pemerintahan Militer akan Dihukum Berat

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 11:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta Myanmar bereaksi atas gerakan pemerintahan bayangan, Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), yang tengah mengumpulkan dana untuk menggulingkan pemerintahan militer.

Pada Jumat (26/11), junta mengancam akan menangkap orang-orang yang akan 'berinvestasi' dalam obligasi yang ditawarkan oleh aliansi pro-demokrasi tersebut.

Ancaman tersebut muncul setelah NUG mengumumkan mereka telah mengumpulkan 9,5 juta dolar AS dalam 24 jam pertama penjualan obligasi.


Militer Myanmar telah memperingatkan bahwa orang akan dijatuhi hukuman penjara yang lama karena keterlibatan mereka dalam apa yang mereka sebut 'pendanaan teroris'.

NUG mengatakan hasil dari obligasi tanpa bunga akan mendanai revolusi melawan kudeta militer, yang menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis pada Februari.

"Tindakan dapat diambil di bawah tuduhan terorisme dengan hukuman berat bagi mereka yang mendanai kelompok teroris," kata jurubicara junta dalam konferensi pers reguler yang disiarkan televisi, seperti dikutip ANI News.

"Jika Anda membeli obligasi uang, itu termasuk dalam (ketentuan)," tambahnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada 1 Februari, ketika militer Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Senior Ming Aung Hlaing menggulingkan pemerintah sipil dan menyatakan keadaan darurat selama setahun. Kudeta itu memicu protes massa dan disambut dengan kekerasan mematikan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya