Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Joe Biden Minta Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan Demi Lawan China

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memiliki harapan besar pada Jepang untuk mengerahkan kekuatan melawan China.

Hal tersebut terlihat selama panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Oktober lalu, seperti yang baru dimuat Kyodo News pada Sabtu (27/11).

Lewat kesempatan tersebut, menurut sumber diplomatik, Biden mengaku berharap Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah kebangkitan China.


Sejauh ini, Jepang telah mempertahankan anggaran pertahanannya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) berdasarkan konstitusi yang menyatakan pertahanan Jepang harus bersifat pasif.

Namun pada Sabtu, Kishida berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Komitmen itu ia sampaikan saat pidato di pangkalan Pasukan Bela Diri Darat (GSDF).

Kishida mengaku prihatin tentang perkembangan pesat teknologi rudal Korea Utara dan ekspansi militer China.

Ketika Jepang merevisi kebijakan luar negeri dan keamanannya, Kishida mengatakan semua opsi akan ada di atas meja, termasuk gagasan memberi Pasukan Bela Diri kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh yang bermusuhan.

"Jepang tidak dapat mengabaikan perkembangan (Korea Utara) baru-baru ini dan peningkatan teknologi baru seperti senjata luncur hipersonik dan rudal dengan orbit tidak teratur," ujarnya.

Di sisi lain, Kishida juga menunjuk langkah China untuk memperkuat militernya tanpa menjaga transparansi yang memadai.

"China terus memperkuat militernya tanpa transparansi yang memadai dan melakukan upaya sepihak untuk mengubah status quo," ucapnya.

Kishida juga telah menyatakan keprihatinan yang kuat atas masalah hak asasi manusia di China selama sambutannya pada pertemuan virtual para pemimpin dari sekitar 50 negara Asia dan Eropa pada Jumat (26/11).

Kishida menyuarakan kekhawatiran tentang situasi hak di Hong Kong serta wilayah Xinjiang di barat laut China di sela-sela KTT.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya