Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Joe Biden Minta Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan Demi Lawan China

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 10:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) memiliki harapan besar pada Jepang untuk mengerahkan kekuatan melawan China.

Hal tersebut terlihat selama panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Oktober lalu, seperti yang baru dimuat Kyodo News pada Sabtu (27/11).

Lewat kesempatan tersebut, menurut sumber diplomatik, Biden mengaku berharap Jepang akan meningkatkan anggaran pertahanannya di tengah kebangkitan China.


Sejauh ini, Jepang telah mempertahankan anggaran pertahanannya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) berdasarkan konstitusi yang menyatakan pertahanan Jepang harus bersifat pasif.

Namun pada Sabtu, Kishida berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara. Komitmen itu ia sampaikan saat pidato di pangkalan Pasukan Bela Diri Darat (GSDF).

Kishida mengaku prihatin tentang perkembangan pesat teknologi rudal Korea Utara dan ekspansi militer China.

Ketika Jepang merevisi kebijakan luar negeri dan keamanannya, Kishida mengatakan semua opsi akan ada di atas meja, termasuk gagasan memberi Pasukan Bela Diri kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh yang bermusuhan.

"Jepang tidak dapat mengabaikan perkembangan (Korea Utara) baru-baru ini dan peningkatan teknologi baru seperti senjata luncur hipersonik dan rudal dengan orbit tidak teratur," ujarnya.

Di sisi lain, Kishida juga menunjuk langkah China untuk memperkuat militernya tanpa menjaga transparansi yang memadai.

"China terus memperkuat militernya tanpa transparansi yang memadai dan melakukan upaya sepihak untuk mengubah status quo," ucapnya.

Kishida juga telah menyatakan keprihatinan yang kuat atas masalah hak asasi manusia di China selama sambutannya pada pertemuan virtual para pemimpin dari sekitar 50 negara Asia dan Eropa pada Jumat (26/11).

Kishida menyuarakan kekhawatiran tentang situasi hak di Hong Kong serta wilayah Xinjiang di barat laut China di sela-sela KTT.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya