Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Rusia: IAEA Harus Turun Tangan Soal AUKUS

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 07:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pakta pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS telah menciptakan kekhawatiran tersendiri, khususnya pada poin alih teknologi kapal selam nuklir bagi Canberra.

Rusia secara terang-terangan mengaku berharap agar Inggris dan AS membatalkan rencana untuk memberikan teknologi nuklirnya pada Australia.

Di samping itu, perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov meminta agar Badan Energi Atom Internasional (IAEA) secara langsung mengawasi AUKUS.


"Kami berharap bahwa dalam jangka panjang akal sehat akan menang dan setelah 18 bulan para peserta AUKUS mengambil diskusi tambahan tentang proyek kapal selam nuklir, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa perlu untuk membatasi pelaksanaan proyek, dengan opini masyarakat internasional dalam pikiran,” kata Ulyanov pada diskusi Dewan Gubernur IAEA tentang AUKUS pada Sabtu (27/11).

Ulyanov mengatakan, penting bagi IAEA untuk secara teratur membahas AUKUS dalam Dewan Gubernur demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.

"Kami prihatin dengan fakta bahwa masih ada kekosongan informasi dan tidak adanya transparansi sama sekali di sekitar AUKUS selama dua bulan setelah inisiatif diumumkan pada 15 September 2021," tambah Ulyanov, seperti dikutip Sputnik.

Ulyanov menyebut, Moskow terus memantau situasi di sekitar AUKUS, dan menekankan saat ini kemitraan tersebut memiliki risiko signifikan bagi keamanan internasional.

"Rencana untuk membangun kapal selam nuklir untuk Angkatan Laut Australia dengan bantuan AS dan Inggris, sebagai bagian dari AUKUS, memiliki dampak destabilisasi pada Perjanjian Non-Proliferasi," ucapnya Ulyanov.

Pada pertengahan September, Australia, AS, dan Inggris mengumumkan kemitraan pertahanan trilateral baru bernama AUKUS. Hal itu membuat Australia membatalkan kesepakatan senilai 66 miliar dolar AS dengan Prancis untuk mengembangkan 12 kapal selam serang bertenaga konvensional.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya