Berita

Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan, Mullah Mohammad Hassan Akhund/Net

Dunia

Pidato Pertama, PM Afghanistan Ingin Jalin Hubungan Baik dengan Semua Negara

MINGGU, 28 NOVEMBER 2021 | 06:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan, Mullah Mohammad Hassan Akhund akhirnya tampil di hadapan publik dan memberikan pidato untuk pertama kalinya.

Pidato Akhund disiarkan di televisi hanya dengan audio pada Sabtu malam (27/11), seperti dikutip TOLO News.

Dalam pidatonya, Akhund menyoroti berbagai isu, termasuk perjuangan Taliban melawan Amerika Serikat (AS), kemiskinan, keamanan, dan hubungan antara Afghanistan dengan negara-negara lain, baik di kawasan maupun dunia.


Akhund mengatakan, Taliban telah memenuhi janji untuk melanjutkan pertempuran sampai pemerintahan Islam berkuasa di Afghanistan.

Terkait masalah ekonomi, Akund menekankan, krisis yang terjadi di Afghanistan sudah terjadi bahkan sebelum Taliban berkuasa. Namun ia mengatakan, jika aset bank sentral Afghanistan dicairkan oleh asing, maka masalah ekonomi akan teratasi.

Lewat kesempatan tersebut, Akund menekankan, Imarah Islam Afghanistan ingin memiliki hubungan baik dengan semua negara. Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur dalam urusan internal negara mana pun.

Dia juga meminta masyarakat internasional untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan mereka kepada rakyat Afghanistan.

Menunjuk situasi keamanan, sang perdana menteri mengatakan dia menerima laporan bahwa beberapa orang memasuki rumah orang dan membuat kekacauan. Dia mengatakan orang-orang itu bukan bagian dari Imarah Islam dan meminta pihak berwenang untuk menghentikan kegiatan semacam itu di negara itu.

Mengenai hak-hak perempuan dan pendidikan anak perempuan, dia mengatakan Imarah Islam telah memberikan hak-hak mereka kepada perempuan, menambahkan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki situasi pendidikan anak perempuan.

Dia juga mengatakan pemerintah saat ini lebih inklusif daripada pemerintah sebelumnya, mengatakan bahwa di pemerintahan sebelumnya kekuasaan berada di tangan sejumlah individu terbatas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya