Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim/Net

Politik

DPR Tak Berdaya, Pernah Bahas Revisi UU Pemilu tapi Mandek karena Pemerintah Tidak Mau

SABTU, 27 NOVEMBER 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Secara prinsip, Komisi II DPR RI siap mendukung usulan DPD RI agar dilakukan perbaikan atau revisi pada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim mengatakan, secara prinsip memang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

"Revisi UU 7/2017 Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang," kata Luqman Hakim kepada wartawan, Sabtu (26/11).


Dikatakan Luqman, sebetulnya seluruh fraksi partai politik di Komisi II DPR sudah melakukan pembahasan serius dan mendalam berbagai perbaikan aturan Pemilu yang diperlukan.

"Jadi sudah dibicarakan (masalah revisi UU Pemilu) dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021," kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hanya saja, pembahasan revisi UU Pemilu harus dihentikan Komisi II DPR RI setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap bahwa pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu.

"Sikap Presiden Jokowi ini disampaikan kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya